#
Ilustrasi Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. (Dok. Airport.id).

Ini Suara Para Pengusaha Muda, Tiket Pesawat Membebani Pelaku Usaha dan Daerah
Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani: Kemenhub seharusnya menurunkan tarif batas atas sehingga maskapai menyesuaikan tarif

EmitenNews.com – Ini suara para pengusaha muda. Harga tiket pesawat dinilai sudah tidak bersahabat. Harganya yang dianggap masih mahal membebani pelaku usaha untuk berbisnis, dan membebani daerah. Karena itu, mereka meminta pemerintah mengatur persoalan tarif sehingga harga tiket pesawat tetap terjangkau dan tidak menambah beban ekonomi.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani, di Jakarta, Kamis (4/4/2019), mengungkapkan, harga tiket pesawat tinggi membuat ongkos ekonomi lebih tinggi. Kalau ekonomi cost tinggi, kata dia, jelas tidak bagus buat bisnis.

Dengan kondisi seperti itu, Hipmi meminta pemerintah mengatur persoalan tarif, agar harga tiket pesawat tetap terjangkau dan tidak menambah beban ekonomi. Sebab, harga tiket pesawat yang mahal juga akan berdampak langsung kepada daerah.

Ajib Hamdani mengatakan, begitu tingkat kunjungan dan trafiknya berkurang impact di daerah. Ia mencontohkan, pengusaha berbisnis di daerah, dan rutin melakukan kunjungan, minimal seminggu sekali. Tetapi, begitu tiket pesawat mahal, kunjugannya jadi sebulan sekali, karena ongkos ekonomi tinggi.

“Ketika saya jarang datang ke daerah, ini yang impact-nya daerah loh tingkat hunian hotelnya menurun, restoran, dan cafenya, semua membawa multiplier effect,” kata Ajib.

Sebenarnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Antara lain dengan mengeluarkan aturan baru terkait tarif pesawat. Kemenhub merilis Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang aturan tarif maskapai penerbangan berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Aturan tersebut tertuang dalam Permenhub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Aturan itu ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 28 Maret 2018.

Menteri Perhubungan juga menandatangani aturan turunannya, pada 29 Maret 2019. Yaitu Keputusan Menhub (KM) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dalam aturan baru yang mulai berlaku Senin (1/4/2019) tersebut, pemerintah mengubah aturan tarif batas bawah menjadi 35 persen dari tarif batas atas. Sebelumnya, tarif batas bawah hanya 30 persen dari tarif batas atas.

Dalam penilaian Hipmi menilai keputusan itu tidak tepat, sebab tarif batas bawah justru dinaikkan. Seharusnya, kata Ajib Hamdani, Kemenhub mengambil jalan menurunkan tarif batas atas pesawat sehingga maskapai langsung melakukan penyesuaian tarif.

Sementara itu, saat merilis angka inflasi Maret 2019, di Jakarta, Senin (1/4/2019), Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, melihat hal tidak biasa sejak November 2018. Intinya, harga tiket pesawat terus menerus menyumbangkan inflasi. Biasanya, inflasi disumbang oleh bahan makanan, makanan jadi hingga sandang, seperti biasanya.

Dalam catatan BPS, harga tiket pesawat biasanya menyumbang inflasi hanya pada bulan-bulan tertentu. Misalnya, saat musim mudik Lebaran atau libur sekolah. Namun hal itu menjalar ke bulan-bulan lainnya. Penyebabnya karena harga tiket pesawat yang masih mahal.

BPS merilis data, November 2018 hingga Maret 2019, tiket pesawat menyumbang inflasi masing-masing 0,05 persen (November) 0,19 persen (Desember), 0,02 persen (Januari), 0,03 persen (Februari) dan 0,03 persen (Maret). BPS mencatat, terjadi kenaikan harga tiket pesawat pada sejumlah daerah pada Maret 2019.

Misalnya saja, di Tual kenaikan harga tiket pesawat sebesar 32 persen, Bungo 27 persen, dan Ambon 21 persen. Di Tangerang, Maumere, Semarang, mencapai 16-17 persen. Di beberapa daerah juga naik, namun angkanya di bawah 15 persen. Ini yang perlu jadi perhatian. ***

 

Check Also

BPJS Ketenagakerjaan Bersalin Rupa dan Proklamirkan Nama Baru BP Jamsostek
Transformasi BPJS Ketenagakerjaan menjadi BP Jamsostek diharapkan bisa terus meningkatkan pelayanan cepat, akurat, dengan memanfaatkan teknologi

EmitenNews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersalin rupa, dan memproklamirkan nama baru, BP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: