#
Ombudsman RI mengungkap fakta 42 komisaris di BUMN yang terindikasi rangkap jabatan berasal dari Kementerian yang dipimpin Menteri Sri Mulyani Indrawati itu. Temuan itu berdasarkan data dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2019. (Dok. Ayo Semarang).

Iya, Mengapa ASN Kementerian Keuangan dengan Pendapatan Tinggi Masih Saja Rangkap Jabatan?
“Kementerian Keuangan punya remunerasi tertinggi di Indonesia, tapi banyak juga pejabatnya, ada 42 orang, yang rangkap jabatan dan rangkap penghasilan,” ujar anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih

EmitenNews.com – Iya, mengapa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang mempunyai pendapatan tinggi masih saja rangkap jabatan dan penghasilan?. Ombudsman RI (ORI) mengungkap fakta 42 komisaris di BUMN yang terindikasi rangkap jabatan berasal dari Kementerian yang dipimpin Menteri Sri Mulyani Indrawati itu. Temuan itu berdasarkan data dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2019.

“Kementerian Keuangan punya remunerasi tertinggi di Indonesia, tapi banyak juga pejabatnya, ada 42 orang, yang rangkap jabatan dan rangkap penghasilan,” ujar anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam konferensi pers virtual, Minggu (29/6/2020).

Alamsyah Saragih berterus-terang heran mengapa PNS yang memunyai pendapatan tinggi masih saja rangkap jabatan dan penghasilan. Ia mengatakan, Ombudsman jadi meragukan remunerasi tinggi ini penting atau tidak untuk ASN kalau begini caranya. “Tidak ada keinginan untuk mengalah memilih single salary, tapi tetap rangkap penghasilan.”

Dalam jumpa per situ, Ombudsman RI mencatat ada 397 komisaris di BUMN tahun 2019 yang rangkap jabatan. Selain itu, terdapat pula 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang diketahui rangkap jabatan. Dari jumlah tersebut 254 di antaranya berasal dari kementerian. Dari lembaga nonkementerian 112 orang dan dari kalangan akademisi 31 orang.

Sedikitnya, menurut data yang dikumpulkan ORI, terdapat lima kementerian yang mendominasi pegawainya jadi komisaris BUMN; Kementerian BUMN 55 orang, Kementerian Keuangan 42, Kementerian PUPR 17, Kementerian Perhubungan 17, Kemensetneg 16 dan Kementerian Koordinator 13.

Data lainnya, lembaga nonkementerian, dari TNI sebanyak 27, Polri 13, Kejaksaan Agung 12, Pemerintah Daerah 11, BIN 10, BPKP 10, Kantor Presiden 6, BPK 4 dan lain-lainnya 19.

Menurut Alamsyah, apa yang diungkapkan tersebut merupakan data tahun 2019. Karena itu, perlu divalidasi apakah komisaris yang terindikasi rangkap jabatan tersebut masih menduduki posisi tertentu di instansi asal pada tahun ini, atau bagaimana. ***

 

Check Also

BP Tapera akan Transparan Kelola dan Investasikan Simpanan Peserta Bekerja Sama dengan KSEI
Perluasan kepesertaan nantinya bertahap untuk segmen Pekerja Penerima Upah di BUMN/BUMD/BUMDes, TNI/Polri, pekerja swasta, hingga pekerja mandiri dan pekerja sektor informal

EmitenNews.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera segera beroperasi. BP Tapera berjanji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: