#
Sriwijaya Air direkomendasikan menghentikan operasi atas inisiatif sendiri (perusahaan) atau mengurangi operasional disesuaikan kemampuan, untuk beberapa hari ke depan, karena alasan memprioritaskan safety. (Dok. Bangka Pos).

Karena Berbagai Alasan Sriwijaya Air Direkomendasikan Hentikan Operasional Penerbangan
Dapat dianggap Sriwijaya Air kurang serius terhadap kesempatan yang telah diberikan pemerintah untuk melakukan perbaikan

EmitenNews.com – Makin gawat urusannya Sriwijaya Air. Dalam suratnya kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson I Jauwena, Direktur Kualitas, Keselamatan, dan Keamanan Toto Soebandoro merekomendasikan untuk menghentikan operasi penerbangannya karena sejumlah alasan. Maskapai ini diminta serius memperbaiki faktor keamanan.

“Kami merekomendasikan Sriwijaya Air menyatakan stop operasi atas inisiatif sendiri (perusahaan) atau mengurangi operasional disesuaikan kemampuan, untuk beberapa hari ke depan, karena alasan memprioritaskan safety,” demikian isi surat nomor 096/DV/1NT/SJY/1X/2019 tertanggal 29 September 2019 itu.

Secara rinci dijelaskan, terjadi pertemuan dan diskusi bersama Direktur Teknik, 28 September 2019, untuk mendengar laporan pelaksana di lapangan, serta laporan Ditjen Perhubungan Udara yang terus mengawasi. Dari situ diketahui, ketersediaan perlengkapan, minimum spare dan jumlah qualified engineer tak sesuai laporan dalam kesepakatan yang dilaporkan kepada Dirjen Perhubungan Udara dan Menteri Perhubungan.

Termasuk bukti Sriwijaya Air belum berhasil bekerja sama dengan JAS Engineering atau Maintenance Repair and Overhaul (MRO) lain terkait dukungan Line Maintenance. Itu artinya, Risk Index masih dalam zona merah 4A (tidak dapat diterima dalam situasi yang ada). Dapat dianggap Sriwijaya Air kurang serius terhadap kesempatan yang telah diberikan pemerintah untuk melakukan perbaikan.

Diketahui pula pemerintah menindak Sriwijaya Air untuk menghentikan operasi penerbangannya karena sejumlah alasan. Salah satunya, keterbatasan Direktorat Teknik untuk meneruskan dan mempertahankan kelaikudaraan dengan baik.

Soal lainnya, belum adanya laporan keuangan sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan catatan temuan ramp check oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Permintaan berhenti sementara, akan menjadi nilai lebih bagi perusahaan yang benar-benar menempatkan keamanan sebagai prioritas utama. Jika dalam beberapa hari kemudian Sriwijaya Air dengan persiapan lebih matang telah siap kembali beroperasi, manajemen cukup melaporkan kepada DKPPU agar lebih mudah memperoleh izin terbang kembali.

Sebaliknya, jika Sriwijaya Air dinyatakan setop operasi karena tidak memenuhi standar dan regulasi, akan jauh lebih sulit mendapatkan izin terbang kembali. Hal itu menjadi preseden buruk di mata seluruh stakeholder dan masyarakat umum.

“Memang risiko belum tentu terjadi, tetapi menganalisis indikasi dan proses yang ditemukan merupakan hazard. Ini berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan dan mendatangkan sanksi terhadap perusahaan dan personil jika dianggap melanggar UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.”

Rekomendasi diberikan setelah mengamati perkembangan situasi terakhir perusahaan usai pemberian tenggat masa transisi peralihan kepemimpinan di Sriwijaya Air, 24 September 2019, oleh Direktur kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) dan Direktur Angkutan Udara.

Untuk mempertahankan faktor keselamatan, DKPPU melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan operasi penerbangan berdasarkan kemampuan Sriwijaya Air.

Sebelumnya, PT Sriwijaya Air menepis kabar akan berhenti beroperasi. Perseroan juga menampik informasi terkait penghentian layanan reservasi tiket mulai, Jumat (27/9).

Kabar tak sedap tersebut bermula dari beredarnya salinan email kepada karyawan Sriwijaya Air yang berisi dua informasi tersebut. Namun, Komisaris Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jauwena membantah kebenaran email tersebut.

“Email tersebut tidak benar,” katanya kepada CNNIndonesia.com.

Jefferson menegaskan perseroan tetap beroperasi secara normal. Ia juga masih menyediakan layanan reservasi tiket. Tak hanya itu, ia juga menyangkal kabar yang menyebut berpotensi berhenti beroperasi. ***

 

Check Also

Kementerian PUPR Longgarkan Beberapa Persyaratan Kepemilikan Rumah Subsidi
Lewat Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT, uang muka kepemilikan rumah bersubsidi bagi MBR kini jadi 1 persen dari 5 persen

EmitenNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melonggarkan persyaratan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: