#
Dengan menggunakan protokol Covid-19, KPPU menggelar sidang pembacaan putusan pada perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri yang melibatkan 7 (tujuh) maskapai udara nasional, di ruang sidang KPPU, Selasa (23/6/2020). (Dok. KPPU.go.id).

Kartel dalam Penentuan Harga Tiket Pesawat Nyata Adanya
Majelis Komisi  menyatakan tujuh maskapai terbukti melakukan kartelisasi atas harga tiket angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri

EmitenNews.com – Kartel dalam penentuan harga tiket pesawat di Indonesia nyata adanya. Paling tidak itulah keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sidang terbuka, Selasa (23/6/2020). Majelis Komisi  menyatakan tujuh maskapai terbukti melakukan kartelisasi atas harga tiket angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri.

“Bahwa seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri,” ujar Ketua Majelis Komisi Kurnia Toha didampingi anggota Majelis Kodrat Wibowo dan Yudi Hidayat dalam sidang putusan di Jakarta, Selasa.

Dalam Putusan atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 itu, KPPU menyatakan, seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas pasal 5 dalam jasa angkutan udara tersebut. Tujuh maskapai itu; PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilanggar tujuh maskapai tersebut berbunyi: “(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Perkara ini bermula dari penelitian inisiatif KPPU atas layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi penerbangan dalam negeri di wilayah Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, KPPU menilai struktur pasar dalam industri angkutan udara niaga berjadwal adalah oligopoli ketat (tight oligopoly).

Dasarnya, usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) grup, yaitu grup Garuda, grup Sriwijaya, dan grup Lion yang menguasai lebih dari 95 persen pangsa pasar.

Selain itu, juga terdapat hambatan masuk tinggi dari sisi modal dan regulasi yang mengakibatkan jumlah pelaku usaha sedikit dalam industri penerbangan.

KPPU menyatakan, persaingan harga di industri tersebut diatur melalui peraturan pemerintah melalui batasan tertinggi dan terendah dari penetapan tarif atau harga penumpang pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, sehingga masih terdapat ruang persaingan harga di antara rentang batasan tersebut.

Majelis Komisi menilai telah terdapat concerted action atau parallelism para tujuh maskapai, sehingga telah terjadi kesepakatan antarpara pelaku usaha (meeting of minds). Bentuknya, kesepakatan untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar.

Semua itu mengakibatkan terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia.

Masih kata KPPU: Concerted action atau parallelism tersebut dilakukan melalui pengurangan subclass dengan harga murah oleh para Terlapor melalui kesepakatan tidak tertulis antar para pelaku usaha (meeting of minds) dan telah menyebabkan kenaikan harga serta mahalnya harga tiket.

Majelis Komisi menilai concerted action sebagai bentuk meeting of minds di antara para Terlapor tersebut, tidak memenuhi unsur perjanjian di Pasal 11. Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2010, unsur perjanjian di pasal tersebut membutuhkan berbagai hal, seperti konspirasi di antara beberapa pelaku usaha, keterlibatan para senior eksekutif perusahaan yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan, hingga penggunaan asosiasi untuk menutupi kegiatan.

Selain itu, untuk memenuhi unsur tersebut, dibutuhkan pula price fixing dengan cara alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi, ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian, distribusi informasi kepada seluruh pelaku usaha terlibat.

Unsur tersebut terpenuhi jika ditemukan ada mekanisme kompensasi dari pelaku usaha yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya.

“Hal ini mengakibatkan, unsur Pasal 11 menjadi tidak terpenuhi,” tegas KPPU.

Pasal tersebut berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Memperhatikan berbagai fakta pada persidangan, Majelis Hakim KPPU memutuskan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5, namun tidak tidak terbukti melanggar Pasal 11 sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Untuk itu Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada para Terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar konsumen, dan masyarakat, sebelum kebijakan tersebut diambil.

Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan tarif batas atas dan batas bawah. ***

 

Check Also

Sriwijaya Air Terbang Lagi Mulai Rabu Ini dengan Mengikuti Protokol Kesehatan
Layanan penerbangan domestik Sriwijaya Air Group ini ditujukan bagi pelanggan yang memenuhi persyaratan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

EmitenNews.com – Sriwijaya Air akan kembali membuka layanan penerbangan mulai Rabu (13/5/2020). Tentu dengan mengikuti …

One comment

  1. Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: