#
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka, Sabtu (27/7/2019). KPK menjaring sang bupati dan enam orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/7/2019). (Dok. Tribunnews).

Kementerian BUMN Hormati Proses Hukum OTT KPK Direksi Pupuk Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan OTT KPK perlu sebagai shock therapy bagi pelaku korupsi

EmitenNews.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghormati proses hukum yang sedang berjalan atas direksi PT Pupuk Indonesia yang terjaring OTT KPK, Rabu (27/3/2019) sore. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan OTT KPK perlu sebagai shock therapy bagi pelaku korupsi, agar membuat jera, dan tak mengulangi perbuatannya.

Kepada pers, di Jakarta, Kamis (28/3/2019), Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro mengatakan, pihaknya tidak mentolerir tindakan-tindakan yang mengarah kepada memperkaya perorangan atau kelompok atau golongan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengkritisi masih adanya aparat negara yang melakukan korupsi. Ia menilai kinerja pengawas intern pemerintah belum optimal mengawasi penggunaan anggaran. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku sudah berkali-kali mengingatkan agar aparat negara untuk tidak korupsi. Namun, masih terus terjadi.

“Saya sebagai menteri kadang kalau sudah keterlaluan dikasih tahu melalui evaluasi, penyakitnya kambuh terus, sekali-kali dilakukan shock therapy dengan OTT,” kata Sri Mulyani saat jadi pembicara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Sri Mulyani mengatakan, tindakan KPK merupakan bentuk penindakan hukum yang perlu dilakukan. Namun, dia menilai korupsi juga perlu diatasi dengan pencegahan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi. Salah satunya, mendorong Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mengawasi kinerja aparat negara dalam kaitannya dengan anggaran.

Menteri Keuangan itu meminta agar APIP bisa mendeteksi potensi korupsi dari awal karena sejak penyusunan APBN. APIP kata dia, seharusnya juga bisa bersama-sama dengan satuan kerjanya melakukan penguatan. “Nanti waktu anggarkan ini dialokasikan untuk ini, siapa yang kerjakan, kalau dari awal niatnya busuk harusnya sudah bisa dideteksi.”

Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak di sejumlah titik di Jakarta, Rabu sore. OTT tersebut dilakukan karena ada dugaan transaksi haram terkait distribusi pupuk via kapal laut. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (28/3/2019) dini hari mengatakan, pihaknya mengamankan tujuh orang dalam OTT itu.

Mereka yang diamankan terdiri dari unsur direksi BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), pihak swasta dan sopir. Juga ada seorang anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI. ***

 

Check Also

BPJS Ketenagakerjaan Bersalin Rupa dan Proklamirkan Nama Baru BP Jamsostek
Transformasi BPJS Ketenagakerjaan menjadi BP Jamsostek diharapkan bisa terus meningkatkan pelayanan cepat, akurat, dengan memanfaatkan teknologi

EmitenNews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersalin rupa, dan memproklamirkan nama baru, BP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: