#
Dari realisasi dana KUR sektor kelautan dan perikanan Rp1,8 triliun bagi 56.858 debitur di seluruh Indonesia, usaha budidaya mencapai Rp687,4 miliar untuk 19.012 debitur, hingga semester pertama tahun 2020. (Inews.id).

Kementerian KP Catat Usaha Budidaya Bidang yang Paling Banyak Manfaatkan KUR
Dari realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan Rp1,8 triliun bagi 56.858 debitur di seluruh Indonesia, usaha budidaya Rp687,4 miliar untuk 19.012 debitur, hingga semester pertama 2020

EmitenNews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat usaha budidaya termasuk bidang usaha yang paling banyak memanfaatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari realisasi dana KUR sektor kelautan dan perikanan Rp1,8 triliun bagi 56.858 debitur di seluruh Indonesia, usaha budidaya mencapai Rp687,4 miliar untuk 19.012 debitur, hingga semester pertama tahun 2020.

Dalam keterangannya yang dikutip Minggu (2/8/2020), Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto mengungkapkan, pemerintah menawarkan para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan untuk memanfaatkan fasilitas KUR. Maksimum plafonnya meningkat dari sebelumnya Rp25 juta menjadi Rp50 juta.

Realisasi bidang lain adalah penangkapan ikan sebesar Rp483,7 miliar untuk 15.913 debitur, perdagangan hasil perikanan Rp447,4 miliar untuk 14.647 debitur, jasa perikanan Rp137,9 miliar untuk 4.832 debitur, dan pergaraman  Rp 6,2 miliar untuk 156 debitur. Untuk pengolahan ada 2.271 debitur dengan total kredit sekitar Rp82 miliar.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Nomor 8 tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemi Covid-19. Perlakuan khusus ini antara lain pembebasan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR dan/atau pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu paling lama enam bulan sesuai penilaian penyalur KUR.

“Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai 31 Desember 2020,” kata Direktur Usaha dan Investasi PDSPKP Catur Sarwanto.

Selain itu, terdapat relaksasi ketentuan pemberian restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat tentang penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah juga memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha terdampak covid-19, di antaranya relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR. Administrasi itu meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pejabat berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya.

Lainnya, relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Melalui kelonggaran tersebut, Catur berharap para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa memaksimalkan pemanfaatan dana KUR. Untuk memudahkan pelaku usaha mengakses KUR, KKP memfasilitasi pendaftaran calon debitur secara daring dengan mengakses laman https://bit.ly/aksesmodal_KKP. ***

 

Check Also

Lawan Pandemi Covid-19, Bupati Polman Pilih Berkantor di Tempat Terbuka
Sejak Senin (27/7/2020), Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat berkantor di luar. Misalnya, di alun-alun kota, atau kawasan sport center dan lainnya

EmitenNews.com – Pilihan Andi Ibrahim Masdar menyikapi penyebaran virus corona penyebab coronavirus disease 2019 atau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: