#
Ilustrasi rumah subsidi. Untuk mendorong percepatan penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi, Kementerian PUPR mengubah beberapa persyaratan. Pertama, melonggarkan persyaratan uang muka, semula 5 persen, jadi satu persen. (Dok. Citra Maja Raya).

Kementerian PUPR Longgarkan Beberapa Persyaratan Kepemilikan Rumah Subsidi
Lewat Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT, uang muka kepemilikan rumah bersubsidi bagi MBR kini jadi 1 persen dari 5 persen

EmitenNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melonggarkan persyaratan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Lewat Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT, uang muka kepemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kini jadi 1 persen dari sebelumnya 5 persen.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (17/11/2019), mengatakan, untuk mendorong percepatan penyaluran dana bantuan pembiayaan tersebut, Kementerian PUPR mengubah beberapa persyaratan. Pertama, melonggarkan persyaratan uang muka, semula 5 persen, jadi satu persen.

Kedua, Persyaratan lama menabung pada sistem perbankan dari semula minimal enam bulan menjadi tiga bulan. Sedangkan pelonggaran persyaratan ketiga, perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT ditambah dari semula 20 hari menjadi 30 hari.

Di luar itu, relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.

Selain itu, Kementerian PUPR telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1013/KPTS/M/2019 tentang Batasan Lebar Kaveling Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi dan Lebar Kaveling Rumah Tapak Umum yang Diperoleh Melalui Program BP2BT.

Aturan tersebut menetapkan relaksasi ketentuan lebar kaveling dari semula minimal enam meter menjadi paling rendah lima meter untuk site plan yang telah disetujui pemerintah daerah paling lambat 1 Oktober 2019.

Yang tak kalah pentingnya, Kementerian PUPR mendorong pengembang dan perbankan serta pemangku kepentingan lainnya mengutamakan kualitas rumah bersubsidi. Harapannya pemilik hunian merasa aman dan nyaman dalam membeli dan menempati rumah itu.

Kementerian PUPR terus memantau kualitas rumah bersubsidi sesuai standar serta pendataan pengembang rumah subsidi melalui Sistem Registrasi Pengembang (Sireng). Sistem informasi ini, cikal bakal penerapan Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018. ***

Check Also

Sejumlah Pengusaha Muda Masuk Daftar Orang Terkaya Indonesia Versi Forbes
Pemilik Grup Djarum, Hartono bersaudara kembali tercatat sebagai orang terkaya Indonesia (pada 2019) versi majalah Forbes, untuk ke-11 kalinya

EmitenNews.com – Pemilik Grup Djarum, Hartono bersaudara kembali tercatat sebagai orang terkaya Indonesia (pada 2019) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: