#
Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kapal berbendera Vietnam terbanyak melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. (Dok. MaritimNews).

KKP Mencatat Kapal Berbendera Vietnam Terbanyak Mencuri Ikan di Perairan Indonesia
Kapal Pengawas Perikanan Hiu 011, menangkap dua kapal berbendera Vietnam di Wilayah Laut Natuna Utara, Selasa

EmitenNews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kapal berbendera Vietnam terbanyak melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 011, menangkap dua kapal berbendera Vietnam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara, Laut Natuna Utara, Selasa (2/4/2019). Ini menambah daftar panjang pelaku illegal fishing.

“Penangkapan dilakukan Selasa (2/4/2019), pukul 17.58 WIB atas kapal BV 92468 TS dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) delapan orang berkewaganegaraan Vietnam; dan BV 92467 TS dengan jumlah ABK tiga orang warga negara Vietnam,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman dalam siaran pers, di Jakarta, Rabu (3/4/2019).

Dari informasi yang dikumpulkan Kamis (4/4/2019), penangkapan dua kapal tersebut menambah deretan kapal perikanan ilegal yang ditangkap KKP selama 2019. Sejak Januari 2019, KKP menangkap 23 kapal perikanan ilegal, yang terdiri dari 18 KIA dan 5 Kapal Perikanan Indonesia. Dari total KIA yang ditangkap, 11 di antaranya kapal berbendera Vietnam dan 7 lainnya kapal berbendera Malaysia.

Agus Suherman mengungkapkan, kedua kapal tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI. Kapal itu tanpa dilengkapi izin dari Pemerintah Indonesia, serta menggunakan alat tangkap dilarang.

Kedua kapal beserta ABK warga negara Vietnam, dikawal menuju Satuan Pengawasan (Satwas) Natuna, Kepulauan Riau, tiba hari ini, Kamis (4/4/2019) dini hari. Selanjutnya akan dilakukan proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Dari hasil pemeriksaan awal, kapal-kapal tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar. ***

 

Check Also

Nelayan Pembudidaya Lobster Jika Butuh Modal Tersedia Pinjaman Lunak Berbunga Rendah
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo: prioritas utama pemerintah adalah mengembangkan pembudidayaan lobster, bukan ekspor benih lobster. Siapa saja yang ingin terlibat silakan

EmitenNews.com – Nelayan pembudidaya lobster di berbagai daerah, yang membutuhkan bantuan modal segeralah menghubungi Kementerian …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: