#
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK, Ketua DK LPS terkait Penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). (Dok. DPR RI/Arief/FTR).

Komisi XI DPR Lihat ada Masalah Kepemimpinan di Tubuh BI dan OJK
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto: Kalau perlu kami melakukan penggantian kepemimpinan jika tak ada perbaikan kinerja secara signifikan dalam penanganan pandemi covid-19

EmitenNews.com – Komisi XI DPR RI melihat ada masalah kepemimpinan di tubuh Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, menurut Ketuanya, Dito Ganinduto, pihaknya akan mengevaluasi kepemimpinan di BI dan OJK. Bahkan pihaknya tidak ragu untuk melakukan kocok ulang atau penggantian kepemimpinan jika tak ada perbaikan kinerja secara signifikan dalam penanganan pandemi covid-19.

“Ada masalah leadership (kepemimpinan). Leadership yang mungkin kita perlu kaji ulang, tidak apa-apalah sudah. Kalau perlu kita kocok ulang kalau memang masih seperti ini, karena banyak sangat terdampak dengan situasi saat ini, mereka seharusnya kerja extra ordinary di masa seperti ini,” kata Dito Ganinduto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dito mengatakan evaluasi kinerja BI dan OJK harus dilakukan. Pertimbangannya, seiring dengan keputusan DPR yang telah memasukkan Revisi Undang-Undang Bank Indonesia, –UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia– dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) UU Prioritas 2020.

Evaluasi kinerja BI dan OJK harus segera dilakukan. Karena tidak ada kepastian kapan tekanan ekonomi dari pandemi covid-19 usai. Bahkan, menurut Dito, tak menutup kemungkinan UU OJK juga akan direvisi dan masuk dalam Prolegnas tahun ini. Dalam revisi UU BI tersebut, Dito mewacanakan perubahan dalam ketentuan yang mengatur kepemimpinan dan juga beberapa peraturan.

“Setiap hari terus mutar saja pembahasannya ini mengenai BI dan OJK. Ini ada masalah peraturan dan leadershipdi dua lembaga ini. Maka itu peraturannya juga akan kita ubah,” ujar dia.

Dito menyebutkan peraturan mengenai syarat pemberhentian Dewan Gubernur BI di UU BI juga akan menjadi salah satu usulan revisi. Menurut politikus Partai Golkar itu, masalah pemberhentian itu sudah diatur dalam UU. Tetapi, bisa saja direvisi. “Kami sedang mempelajarinya.”

Urgensi untuk mengevaluasi kepemimpinan di BI dan OJK ini karena langkah kedua lembaga regulator sistem keuangan itu dinilai terlalu lamban dalam memitigasi tekanan ekonomi akibat covid-19. Hal itu juga termasuk dalam alotnya kesepakatan untuk berbagi beban burden sharing dengan pemerintah.

“Setiap hari muter-muter, seharusnya yang diutamakan kepentingan rakyat, dan pandemi ini bisa saja terjadi hingga tahun depan. Maka itu penanganannya harus cepat. Saya sudah bilang ke BI dan OJK harus segera,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. ***

 

Check Also

Satgas Covid-19 Akui Angka Kematian Akibat Penularan Virus Corona di Indonesia Masih Tinggi
"Angka kematian masih relatif tinggi dari global, tetapi kita yakini kerja sama  para dokter dan tenaga kesehatan dalam menangani pasien kita harapkan bisa baik lagi," kata Doni Monardo

EmitenNews.com – Ngeri. Angka kematian akibat penularan virus corona penyebab coronavirus disease 2019 (Covid-19) di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: