#
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka, Sabtu (27/7/2019). KPK menjaring sang bupati dan enam orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/7/2019). (Dok. Tribunnews).

KPK Tetapkan Bupati Kudus Tersangka Kasus Suap Jual Beli Jabatan
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, mengaku prihatin dengan penangkapan kepala daerah yang terus berulang dalam kasus korupsi

EmitenNews.com – Terlibat kasus suap jual beli jabatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka, Sabtu (27/7/2019). KPK menjaring sang bupati dan enam orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/7/2019). Petugas KPK mengamankan uang suap Rp170 juta sebagai barang bukti.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, kepada pers, Sabtu (28/7/2019), mengaku prihatin dengan penangkapan kepala daerah yang terus berulang. Menurutnya, sistem yang selama ini diterapkan nampaknya belum cukup membuat kepala daerah jera, dan terlibat kasus korupsi.

“Sungguh nekat. Kemendagri sudah beri arahan, membimbing, mengingatkan, sudah banyak juga yang ketangkap,” katanya.

Terkait jual beli jabatan yang dipraktikkan Bupati Tamzil, Bahtiar tak habis pikir. Ia menganggapnya sebagai praktik primitif. Pasalnya, sistem pemerintahan saat ini tak seperti era sebelum reformasi, yang dilingkupi politik kekuasaan. Banyak kepala daerah yang kesulitan mencari celah korupsi dana bansos ataupun anggaran daerah, lalu memilih mengembangkan praktik jual beli jabatan. Cara ini ditempuh karena dianggap cepat mengumpulkan uang.

“Artinya ada yang keliru juga dalam proses pengembangan karir ASN. Itu yang harus dikelola secara serius,” kata Bahtiar.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, sejak beberapa waktu lalu KPK mendeteksi aksi lancung Muhammad Tamzil itu. Bupati Kudus tersebut, diketahui sudah melakukan jual beli jabatan untuk posisi eselon II, III, dan IV. Namun, dalam OTT ini, ia diamankan KPK berkaitan dengan jual-beli jabatan posisi eselon II.

“Jual beli jabatan ini bukan yang pertama kali, bukan saat dilakukan OTT saja. Kami sudah mendapatkan informasi sebelumnya, saat melakukan untuk mengisi eselon III dan IV. Sekarang dilakukan OTT untuk pengisian eselon II,” kata Basaria Pandjaitan.

Dari penelusuran penyidik KPK diketahui, Plt Sekretaris Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kudus, Akhmad Sofyan yang kini tersangka, diminta menyerahkan Rp250 juta kepada Tamzil untuk memuluskan karirnya. Selain itu, berdasarkan laporan masyarakat, ada sejumlah pejabat yang telah lulus kualifikasi secara prosedural namun tak kunjung mendapat jabatan, diduga karena adanya jual beli jabatan tersebut.

Sebelumnya, Basaria Pandjaitan menceritakan, penangkapan terhadap tujuh orang itu bermula ketika Tim KPK mendapati Norman, ajudan Tamzil keluar dari ruang kerja sang bupati, Jumat pagi. Tim melihat Norman berjalan dari ruang kerja Tamzil, ke rumah dinas Agus Soeranto, staf ahli Bupati Kudus, dengan membawa sebuah tas selempang.

“Tim menduga tas tersebut berisi uang,” kata Basaria dalam konferensi pers, Sabtu (27/7/2019).

Tim KPK mengamankan Norman dan seorang ajudan lainnya, Wisnu, dan membawa keduanya ke ruang kerja Agus Soeranto, di pendopo kantor Pemkab Kudus. Saat bersamaan, Tim KPK menangka Agus di rumah dinasnya yang berdekatan dengan ruang kerjanya di Pendopo, pukul 10.10 WIB. Dalam aksi itu KPK menemukan uang Rp170 juta, yang menjadi barang bukti kasus suap tersebut. ***

 

Check Also

Presiden Sepakat Naikkan Tarif Cukai Rokok 23 Persen Tahun 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Kenaikan tarif cukai membuat rata-rata harga jual eceran rokok diperkirakan meningkat 35 persen

EmitenNews.com – Hampir pasti para perokok bakal menikmati harga rokok lebih mahal. Presiden Joko Widodo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *