#
(Dok. EmitenNews.com).

Lahan Petani Belum Clean and Clear Hambat Penerbitan Rekomendasi Teknis Peremajaan Sawit Rakyat

EmitenNews.com – Lahan petani bermasalah atau belum clean and clear menjadi kendala lambannya penerbitan rekomendasi teknis Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kementerian Pertanian (Kementan).  Sejauh ini diterbitkan baru sekitar 16 ribu hektare hingga akhir Maret 2019, atau hanya sekitar 8 persen dari target 200 ribu ha.

Sedikitnya realisasi itu dikemukakan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Lambannya penerbitan rekomendasi teknis itu, dipastikan akibat status lahan yang diajukan petani masih ada yang bermasalah. Misalnya, petani belum mengantongi sertifikat kepemilikan lahan terkait. “Kalau masalahnya kecil itu cepat diselesaikan tetapi kalau masalahnya banyak, susah.”

Padahal, untuk mendapatkan dana peremajaan sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan-Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp25 juta per ha, status lahan harus clear and clean alias tidak bermasalah. Pasalnya, rekomtek menjadi syarat penyaluran dana untuk peremajaan sawit.

Kasdi menjamin, kalau dokumen persyaratan ada, lengkap, proses verifikasi cepat. Artinya, sehari juga selesai, dan bisa dilanjutkan pengurusannya.

Meski realisasi masih minim, pemerintah tak ingin menurunkan target peremajaan tahun ini. Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan. Dengan peremajaan, produktivitas lahan akan meningkat dan pada akhirnya akan menguntungkan petani.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, Kamis (28/3/2019). Rapat ini dihadiri Pejabat Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rapat memutuskan pemerintah akan melakukan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting. Hal tersebut menjadi penting dilakukan melihat masih rendahnya realisasi dari target 200 ribu hektare. Kata Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono, karena realisasi masih rendah, perlu percepatan. ***

 

Check Also

BPJS Ketenagakerjaan Bersalin Rupa dan Proklamirkan Nama Baru BP Jamsostek
Transformasi BPJS Ketenagakerjaan menjadi BP Jamsostek diharapkan bisa terus meningkatkan pelayanan cepat, akurat, dengan memanfaatkan teknologi

EmitenNews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersalin rupa, dan memproklamirkan nama baru, BP …

One comment

  1. I could not resist commenting. Very well written!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: