#
Ilustasi: Gabungan Advokat Hukum Penerbangan meminta Kementerian Perhubungan mengklarifikasi kenaikan tarif pesawat sejak awal tahun ini. Kenaikan tarif pesawat itu dinilai tidak disertai transparansi ihwal komponen pembentuk ongkos yang membuat lesunya industri perhotelan di daerah tersebut. (Dok. Info Penerbangan).

Mahalnya Harga Tiket Pesawat Mengusik Gabungan Advokat Hukum Penerbangan
Kenaikan tarif pesawat dinilai tidak disertai transparansi ihwal komponen pembentuk ongkos yang membuat lesunya industri perhotelan di daerah itu

EmitenNews.com – Mahalnya harga tiket pesawat mengusik Gabungan Advokat Hukum Penerbangan. Mereka meminta Kementerian Perhubungan mengklarifikasi kenaikan tarif pesawat sejak awal tahun ini. Kenaikan tarif pesawat itu dinilai tidak disertai transparansi ihwal komponen pembentuk ongkos yang membuat lesunya industri perhotelan di daerah tersebut.

Dalam suratnya yang dikutip Sabtu (14/9/2019), para ahli hukum yang terdiri atas delapan orang –Indra Rusmi, Johan Imanuel, Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak, Gunawan Liman, Nikita Kesumadewy, Kemal Hersanti, Herman, dan Joe Ricardo–  itu, mendesak Menteri Budi Karya Sumadi menjelaskan apa yang terjadi. Mereka ingin tahu apa komponen tarif angkutan udara, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Mereka beralasan klarifikasi dan transparansi terkait hal-hal pada sektor penerbangan merupakan amanat konstitusi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan: penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas; manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, keterbukaan anti monopoli, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, kebangsaan; dan kenusantaraan.

Para advokat itu menyebutkan, tidak ada perincian spesifik dan detail mengenai komponen dasar kenaikan tarif pesawat tersebut. Karena itu, perlu klarifikasi dan transparansi terhadap ketetapan kenaikan tarif tersebut.

Transparansi ongkos tiket pesawat juga perlu dilakukan karena komponen-komponen tiket pesawat sudah diterangkan dalam aturan lainnya, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019. Di situ disebutkan,  tarif penumpang kelas ekonomi harus memperhatikan tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah.

Belakangan ini, dalam penilaian Gabungan Advokat itu Kemenhub tak pernah menjelaskan apa saja dari empat komponen tersebut yang membuat tarif pesawat melambung. Karena itu, perlu dipublikasikan kepada konsumen komponen-komponen tarif penumpang yang dimaksud. Apa saja komponen yang membuat tarif angkutan udara menjadi mahal?.

Transparansi ini dibutuhkan agar sesuai juga dengan rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) bahwa besaran tarif harus wajar. Artinya, mempertimbangkan biaya operasi, pelayanan, unsur-unsur lain dengan keuntungan wajar, mempertimbangkan tarif yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan.

Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti, infonya harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Mari kita tunggu seperti apa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Gabungan Advokat Hukum Penerbangan tersebut. ***

 

Check Also

Masyarakat Kini Punya Kesempatan Sama Akses Teknologi Digital Konektivitas Sangat Cepat
Presiden resmikan pengoperasian Palapa Ring, Senin (14/10/2019). Tol langit ini menghubungkan seluruh ibu kota di 514 kabupaten dan kota di Indonesia

EmitenNews.com – Masyarakat kini memunyai kesempatan sama mengakses teknologi digital dengan konektivitas sangat cepat. Presiden …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *