#
Ilustrasi demo pemblokiran internet di Papua, dan Papua Barat. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran berlangsung Agustus 2019 setelah kerusuhan karena aksi demonstrasi yang meluas di wilayah tersebut. (Dok. Tribunnews).

Majelis Hakim PTUN Jakarta Putuskan Presiden dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua
Pemblokiran berlangsung Agustus 2019 setelah kerusuhan karena aksi demonstrasi di wilayah tersebut. Penggugat, gabungan organisasi; AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam, dan lain sebagainya

EmitenNews.com – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran berlangsung Agustus 2019 setelah kerusuhan karena aksi demonstrasi yang meluas di wilayah tersebut. Penggugat dalam perkara ini, gabungan organisasi, yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam, dan lain sebagainya.

“Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (3/6/2020).

Dalam putusannya Majelis hakim PTUN Jakarta itu, menghukum tergugat 1 Menkominfo dan 2 Presiden Jokowi, membayar biaya perkara Rp457 ribu. Menurut majelis hakim, internet bersifat netral. Bisa digunakan untuk hal positif ataupun negatif. Apabila ada konten melanggar hukum, yang seharusnya dibatasi adalah konten tersebut.

Karena itulah, majelis hakim menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwith, 19-20 Agustus 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019. Majelis hakim sekaligus menolak eksepsi para tergugat.

Penggugat dalam perkara ini gabungan organisasi, yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam, dan lain-lain. Kuasa hukum penggugat, Muhammad Isnur mengunggah video pembacaan putusan itu di akun Twitter-nya, @madisnur: “Selamat kepada rakyat papua, pejuang-pejuang hak asasi manusia, kepada para akademisi yang sudah pasang badan dan maju. Juga kepada PTUN yang sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Mari kawal lebih lanjut jika ada banding.”

Sebelumnya saat tampil sebagai saksi ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2020), Dosen Fakultas Hukum Univeristas Airlangga Herlambang Perdana Wiratama mengatakan, throttling (pelambatan akses) dan blocking (pemblokiran) internet tidak dibenarkan terkait prinsip hak asasi manusia (HAM).

“Justifikasi throttling apalagi blocking tak dibenarkan dalam HAM,” kata Herlambang saat menjadi saksi ahli 1 dalam sidang gugatan penutupan akses internet di Papua dan Papua Barat saat terjadi konflik Agustus 2019.

Herlambang menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai Nelvy Christin yang meluruskan pertanyaan pihak tergugat. Tergugat menanyakan tentang kapan dan dalam keadaan apa pemerintah harus melakukan throttling. Herlambang menjelaskan, ketika pembatasan akan dilakukan, ada mekanisme internal yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut, kata dia, bisa menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah saat akan melakukan sebuah tindakan.

“Informasi itu dikelola pemerintah. Saat apa dia bisa mengeluarkan?  Pada titik standar-standar. Kalau dari kacamata HAM, pemerintah punya kewajiban di situ untuk memberikan jaminan perlindungan HAM, termasuk ketika melakukan pembatasan dalam alasan-alasan Pasal 19 Ayat 3 UU ICCPR,” kata dia. ***

 

Check Also

PTPP Gandeng Kawasan Industri Wijayakusuma dan PTPN IX Kembangkan Kawasan Industri Batang

EmitenNews.com- –  PT PP (Persero) Tbk (PTPP) melakukan penandatanganan MoU Kawasan Industri Batang pada Selasa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: