#
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok. Rakyatku News).

Masih Saja Ada Pemda yang Sengaja Mengendapkan Anggaran Belanja Daerah di Bank
Sejak 2017 Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan pemerintah daerah agar segera menggunakan anggaran pusat untuk kepentingan masyarakat

EmitenNews.com – Masih ada saja pemerintah daerah yang dengan sengaja mengendapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bank. Dana yang seharusnya untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah, malah disimpan di bank sampai Rp2 triliun. Pemerintah menyiapkan hukuman untuk daerah bandel itu. Tapi, mengapa uang pembanguna disimpan di bank?

“Kalau tidak ada proyek pasti disimpan, itu kan menjadi sisa anggaran proyek. Kalau jadi sisa anggaran pasti anggaran ke depan dapat penalti,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada pers, Jumat (8/11/2019).

Dengan begitu, ke depan ada potensi pengurangan anggaran yang akan diberikan pemerintah pusat. Namun, seperti apa potensi hukuman yang akan diberikan bagi pemda nakal itu, sejauh ini belum ada keterangan sahihnya.

Menurut Airlangga, biasanya masing-masing pemda akan mengeluarkan dana APBD sesuai kebutuhan pembangunan di daerah tersebut. Tiap daerah sudah memiliki jadwal untuk berbelanja. Biasanya kata Ketua Umum Partai Golkar itu, saat program selesai tender, dana itu harus dibelanjakan. Nanti dihitung pada akhir tahun berapa yang diserap, kalau tidak, jadi sisa anggaran.

Info adanya dana pembangunan daerah yang mengendap di bank itu, datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari bisikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut mantan Kapolri ini, ada pemda yang menyimpan APBD hingga Rp2 triliun di bank. Beberapa pemda merasa lebih aman menyimpan uang APBD di bank daripada menggunakannya untuk kegiatan ekonomi di daerahnya atau masyarakat.

“Informasi dari Menteri Keuangan lebih kurang dari Rp2 triliun itu disimpan di bank, jadi bukan untuk kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat, ke rakyat,” kata Tito Karnavian.

Dalam analisis Mendagri Tito Karnavian, fenomena ini terjadi lantaran sejumlah pemda takut melakukan penyerapan anggaran atau membuat kegiatan untuk kepentingan yang menggunakan APBD. Akibatnya, penyerapan APBD sejumlah daerah berada di bawah 60 persen.

Kepala daerah tidak berani mengeksekusi karena takut dengan pihak keamanan. Akhirnya, kata Tito, penyerapan anggaran di daerah banyak yang hanya 60 persen, bahkan kurang.

Fenomen pemerintah daerah mengendapkan di bank uang kegiaan pembangunan, bukan barang baru. Setidaknya, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2017, di Jakarta, Kamis (27/7/2017), Presiden Jokowi sudah menyindir kepala daerah yang menyimpan dana APBD di bank selama berbulan-bulan, dan baru membelanjakannya jelang akhir tahun. Karena dananya mengendap, peredaran uang di berbagai daerah menjadi sedikit dan kering pada awal-awal tahun.

“Kita harus bangun sebuah budaya kerja, uang APBD segera dikeluarkan, jangan sampai sudah ditransfer dari pusat, DAU (dana alokasi umum) tidak segera digunakan,” kata Presiden Jokowi ketika itu.

Menurut Jokowi, kepala daerah banyak yang terlambat mengeluarkan uang APBD untuk membangun infrastruktur di wilayahnya itu, sudah berjalan selama bertahun-tahun. “Ini perlu saya ingatkan, biasanya daerah maupun pemerintah pusat itu mengeluarkan uang kebut-kebutan pada bulan-bulan di akhir tahun, bayar ini bayar itu.” ***

 

Check Also

Sejumlah Pengusaha Muda Masuk Daftar Orang Terkaya Indonesia Versi Forbes
Pemilik Grup Djarum, Hartono bersaudara kembali tercatat sebagai orang terkaya Indonesia (pada 2019) versi majalah Forbes, untuk ke-11 kalinya

EmitenNews.com – Pemilik Grup Djarum, Hartono bersaudara kembali tercatat sebagai orang terkaya Indonesia (pada 2019) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: