#
Kementerian Kesehatan menetapkan batas tarif tertinggi biaya tes cepat pada fasilitas layanan kesehatan Rp150 ribu. Tarif maksimal itu berlaku bagi masyarakat yang melakukan tes atas permintaan sendiri. Rapid test harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan dari fasilitas layanan kesehatan. (Dok. Media Indonesia).

Masyarakat Jangan Bingung Lagi, Kemenkes Tetapkan Tarif Rapid Test Maksimal Rp150 Ribu
"Kepada pihak terkait agar menginstruksikan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test antibodi untuk mengikuti batasan tarif maksimal," kata Dirjen Pelayanan Masyarakat Kemenkes

EmitenNews.com – Masyarakat jangan bingung lagi menyikapi mahalnya tarif rapid test. Kementerian Kesehatan telah menetapkan batas tarif tertinggi biaya tes cepat pada fasilitas layanan kesehatan Rp150 ribu. Tarif maksimal itu berlaku bagi masyarakat yang melakukan tes atas permintaan sendiri. Rapid test harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan dari fasilitas layanan kesehatan.

“Kepada pihak terkait agar menginstruksikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test antibodi untuk mengikuti batasan tarif maksimal,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Bambang Wibowo dalam surat edaran Kemenkes No. HK.02.02/I/2875/2020 Tentang Batasan tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi yang dikutip Rabu (8/7/2020).

Kemenkes memastikan, surat edaran itu untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan rapid test antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan bagi masyatakat agar mudah mendapat layanan pemeriksaan rapid test. Menurut Bambang, pemerintah perlu ambil peran dalam menetapkan tarif tertinggi rapid test. Pasalnya, harga yang bervariasi di layanan kesehatan bisa membuat masyarakat bingung.

“Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam masalah tarif pemeriksaan rapid test antibodi agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan,” ucapnya.

Berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian virus corona SARS COV-2 di Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan dua jenis rapid test, yakni rapid test antibodi dan rapid test antigen. Keduanya bisa digunakan untuk menapis adanya infeksi Covid-19 di kelompok OTG, ODP, dan PDP pada wilayah yang tidak memiliki fasilitas RT-PCR atau tak ada media pengambilan spesimen.

Yang perlu diingat, rapid test hanya sebagai penapisan awal dan perlu dikonfirmasi dengan menggunakan tes RT-PCR.

Sementara itu maskapai Lion Air Group –Lion Air, Wings Air, Batik Air–  menawarkan metode uji kesehatan skrining awal dan cepat atau Rapid Test Covid-19 khusus kepada penumpang. Biaya yang dikenakan Rp95 ribu. Itu sudah termasuk surat keterangan sesuai hasil dengan masa berlaku 14 hari. Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 bekerja sama dengan Klinik Lion Air Medika.

“Kehadiran layanan Rapid Test Covid-19 diluncurkan bertepatan momentum 20 tahun Lion Air (2000 – 2020), sekaligus sebagai wujud komitmen Lion Air Group dalam mengakomodir kebutuhan setiap penumpang seiring mempersiapkan rencana perjalanan udara di kondisi saat ini,” ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro dalam keterangannya pada Senin (29/6/2020).

Danang menjelaskan, fasilitas Rapid Test Covid-19 ini berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Menteri Perhubungan, Kementerian Perhubungan RI Nomor AJ.001/1/12 PHB 2020 tentang Peningkatan Pelayanan Perjalanan Orang.

Selama masa pandemi virus corona penyebab coronavirus disease 2019 atau covid-19, kewajiban menyertakan hasil rapid test untuk bepergian ini, tidak saja membingungkan tetapi sudah memberatkan. Pasalnya, selain mahal, juga karena tidak ada keseragaman tarif. Calon penumpang harus membayar Rp300 ribu sampai Rp450 ribu, tergantung fasilitas kesehatan, dan daerahnya. Anehnya, karena Grup Lion Air bisa menerapkan tarif hanya Rp95 ribu, sejak akhir Juni 2020. ***

 

Check Also

Pertimbangkan Pandemi Covid-19, Pemerintah Putuskan Upah Minimum 2021 Tidak Naik
Presiden KSPI Said Iqbal: bila upah minimum tidak naik, daya beli masyarakat akan semakin turun. Tingkat konsumsi masyarakat anjlok, dan ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian

EmitenNews.com – Mempertimbangkan kondnisi perekonomian di tengah pandemi covid-19, pemerintah memutuskan upah minimum 2021 tidak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: