#
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat di Komisi XI DPR, Rabu (21/8/2019). (Dok. CNBC Indonesia).

Menjelaskan Masalah Defisit BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan tidak Mampu Tahan Amarah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta internal BPJS Kesehatan giat menagih iuran kepada peserta, khususnya yang tercatat masih menunggak

EmitenNews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kehilangan kesabaran. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, tidak mampu menahan amarahnya ketika ditanya mengenai masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan. Ia menjawab dengan nada tinggi ketika menjelaskan mengenai keterlibatan Kementerian Keuangan dalam mendesain iuran BPJS Kesehatan ke depan.

Dalam rapat di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019) itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sepakat agar ke depan pihaknya ikut mendesain iuran BPJS Kesehatan. Selama ini pun Kementerian Keuangan selalu terlibat dalam rapat internal pemerintah yang mendiskusikan mengenai manfaat layanan kesehatan dengan keseimbangan anggaran.

Bahkan, untuk menjaga keseimbangan, pemerintah tidak segan-segan menyuntikkan modal kepada BPJS Kesehatan. Itu menunjukkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan siap melakukan penyesuaian sekalipun untuk sektor pekerja penerima upah (PPU) pemerintah.

Namun, Menteri Sri Mulyani meminta internal BPJS Kesehatan giat menagih iuran kepada peserta, khususnya yang tercatat menunggak. Pemerintah menanggung iuran untuk masyarakat tidak mampu. Bagi yang mampu tetapi menunggak pembayaran iuran, tugas BPJS untuk menagihnya.

Sri Mulyani juga mengungkapkan dalam masalah defisit keuangan BPJS justru pihak Kementerian Keuangan yang banyak bersuara dibandingkan BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan. Padahal, tugas masing-masing Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan sudah diatur jelas. Karena itu, dia berharap ada rapat bersama antara Komisi XI DPR dengan Komisi IX DPR serta kementerian terkait membahas soal BPJS Kesehatan.

“Kami kan Kementerian Keuangan bukan Kementerian keuangan Kesehatan. Jadi kita lihat kalau ada defisit bisa ditambal dari silpa yang ada di mana,” ujarnya.

Setiap tahun Kementerian Keuangan menambal defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Dalam 2015-2018, pemerintah telah menyuntikkan dana Rp25,7 triliun untuk BPJS Kesehatan. Sayangnya, hal tersebut belum mampu menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Celakanya lagi, dalam rapat di Komisi XI DPR, Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan potensi defisit keuangan BPJS Kesehatan menjadi Rp28,5 triliun untuk 2019. “Estimasi kita pada current running seperti ini Rp28,5 triliun. Ini carried dari tahun lalu, 2018 Rp9,1 triliun plus tahun ini Rp19 triliun.” ***

Check Also

Masyarakat Kini Punya Kesempatan Sama Akses Teknologi Digital Konektivitas Sangat Cepat
Presiden resmikan pengoperasian Palapa Ring, Senin (14/10/2019). Tol langit ini menghubungkan seluruh ibu kota di 514 kabupaten dan kota di Indonesia

EmitenNews.com – Masyarakat kini memunyai kesempatan sama mengakses teknologi digital dengan konektivitas sangat cepat. Presiden …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *