#
Ilustrasi pelayaan di sebuah kantor BPJS Kesehatan. (Dok. Intanblogger).

Menteri Keuangan Harap Dana Talangan Rp4,9, Triliun dapat Atasi Defisit BPJS Kesehatan
Per September 2018 jumlah tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit sudah mencapai Rp7,05 triliun

EmitenNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dana talangan BPJS Kesehatan Rp4,9 tirliun, yang dicairkan Senin (24/9/2018), dapat mengatasi defisit. Dengan begitu, kinerjanya terjaga baik. Sri Mulyani berjanji terus bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan agar kondisi keuangan BPJS Kesehatan lebih terkendali.

“Sudah kita laksanakan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan Dirut BPJS Kesehatan sudah melaksanakan kontrak kinerja yang terdapat dalam PP untuk mengendalikan defisit BPJS Kesehatan,” ujar Menkeu Sri Mulyani kepada wartawan,  di kantornya, Senin (24/9/2018).

Sebagai diketahui, dana talangan Rp4,9 triliun disiapkan pemerintah dari APBN, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS Kesehatan memprediksi defisit mencapai Rp16,5 triliun hingga akhir tahun.

Dana talangan kali ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018. Per September 2018, jumlah tunggakan BPJS Kesehatan sudah mencapai Rp7,05 triliun.

Sebelumnya, pemerintah menjanjikan suntikan modal Rp4,99 triliun ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cair paling lambat pekan depan. Dana itu disediakan untuk menambal defisit keuangan penyelenggara jaminan sosial itu. Defisit lembaga eks PT Askes (Persero) itu, sampai akhir tahun Rp10,98 triliun.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018), Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan suntikan dana tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Presiden berharap permasalahan defisit BPJS Kesehatan tidak berlarut-larut.

Kepada anggota komisi kesehatan dan ketenagakerjaan parlemen itu, Mardiasmo menyebutkan, atas perintah Presiden Jokowi itu, Menkeu Sri Mulyani sudah menyiapkan Rp4,993 triliun dari dana cadangan. Dananya bisa dicairkan karena landasan hukum sudah diterbitkan sejak 10 September 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional  telah diterbitkan. Pihaknya juga menyiapkan beberapa langkah untuk mengurangi defisit, baik melalui kontribusi pemerintah daerah yang belum memenuhi kewajibannya maupun bauran kebijakannya. ***

 

Check Also

Menteri Susi Kooperatif untuk Perlancar KPK Menggeledah Kantor Anak Buahnya
Komisi antirasuah melakukan penggeledahan di Kantor Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kamis (16/5/2019)

EmitenNews.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berjanji kooperatif bekerja sama untuk memperlancar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Login to chat with other users!