#
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Dok. MoneySmart).

Menteri Keuangan Minta Masyarakat Sudahi Polemik Peraturan Pajak e-Commerce
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik dicabut

EmitenNews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat tenang, dan menyudahi polemik atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018. Aturan tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce), yang sedianya berlaku 1 April 2019 itu, secara resmi dicabut.

Kepada pers, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Setiabudi 4, Jakarta, Jumat (29/3/2019), Menkeu Sri Mulyani, memastikan telah menarik PMK 210/2018 itu. Dengan begitu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, berharap masyarakat tenang, dan segera mengakhiri segala polemik, dan spekulasi.

Selama ini PMK tentang pajak e-commercer tersebut menimbulkan kesimpang-siuran mengenai ketentuan baru penarikan pajak kepada para pelaku e-commerce. Padahal, sejak awal Sri Mulyani bilang aturan tersebut hanya sebatas mengatur tata cara penarikan pajak yang selama ini berlaku.

Sri Mulyani berjanji akan terus mendengar suara masyarakat, dunia usaha, sehingga bisa merumuskan kebijakan pajak yang baik, agar semua kita merasa memiliki negara ini. Jadi, yang simpang siur 1 April 2019 ada pajak baru, dipastikan tidak benar. “Jadi kami putuskan tarik PMK-nya sehingga pajak wajib pajaknya sesuai ketentuan yang lain, biasa saja.”

Meski begitu, Menteri Sri Mulyani mengatakan, dengan ditariknya aturan itu, bukan berarti pelaku e-commerce tidak bayar pajak. Ia menegaskan, setiap masyakarat yang mendapatkan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib membayar pajak.

Seperti dikutip dari online-pajak.com, Sabtu (30/3/2019), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pembebasan berdasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, wajib pajak harus bayar PPh.

Penetapan tarif PTKP 2018 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan menteri keuangan, yang perhitungannya diuraikan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Untuk penetapan penghasilan pegawai penerima upah mingguan, harian, atau berstatus tidak tetap, diatur dalam PMK No. 102/PMK.010/2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, berikut tarif PTKP yang ditetapkan untuk 2016: Besar PTKP wajib pajak orang pribadi Rp54.000.000. Tambahan wajib pajak yang sudah menikah Rp4.500.000.

PTKP istri yang pendapatannya digabung dengan suami Rp54.000.000. Tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, atau anak angkat, Rp4.500.000.

Keluarga sedarah yang dimaksud, orang tua kandung dan anak. Sementara saudara kandung termasuk kategori keluarga sedarah dalam satu garis keturunan. Untuk keluarga semenda, terdiri dari mertua, anak tiri, dan ipar.

Kesimpulannya, maksimal tiga orang dalam aturan keempat bisa dibebaskan dari pajak atau berhak memperoleh PTKP. Biaya hidup anggota keluarga yang disebutkan menjadi tanggungan wajib pajak seutuhnya, sesuai aturan. ***

 

Check Also

Menjelaskan Masalah Defisit BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan tidak Mampu Tahan Amarah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta internal BPJS Kesehatan giat menagih iuran kepada peserta, khususnya yang tercatat masih menunggak

EmitenNews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kehilangan kesabaran. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *