#
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Dok. Mata Mata Politik).

Menteri Perhubungan Anggap Penerapan SIKM DKI Jakarta Percuma, Dihapus Saja
"Saya sudah memberikan catatan di gugus tugas agar itu sekalian ditiadakan saja. Penumpang angkutan udara, kereta api, bus diwajibkan tapi darat tidak dilakukan," ucap Budi Karya Sumadi

EmitenNews.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menganggap penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) DKI Jakarta percuma. Karena, faktanya tak bisa mencegah orang masuk Ibu Kota. Sebab, semua angkutan umum diwajibkan, tapi untuk kendaraan pribadi bebas. Karena itu, dia mengusulkan agar kebijakan itu dihapus, atau dianulir saja.

“Tentang SIKM ini memang kewenangan Pemda DKI. Saya sudah memberikan catatan di gugus tugas agar itu sekalian ditiadakan saja. Jadi memang percuma. Penumpang angkutan udara, kereta api, bus diwajibkan tapi darat tidak dilakukan,” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Seperti diketahui, SIKM merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona penyebab coronavirus disease 2019 atau Covid-19 lewat orang per orang. Aturan itu terangkum dalam Pergub 47/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan mensyaratkan adanya Surat Izin Keluar/Masuk Provinsi DKI Jakarta (SIKM).

Bagi masyarakat yang tidak memiliki SIKM, pihak Pemprov DKI Jakarta tidak mengizinkan untuk keluar/masuk ke DKI Jakarta.

Sementara itu anggota Ombudsman RI (ORI) Alvin Lie mengungkap banyaknya keluhan terkait SIKM yang menjadi syarat masuk DKI Jakart. Mantan anggota DPR RI itu, meminta Pemprov DKI mengevaluasi mekanisme pembuatan surat tersebut. Dalam diskusi yang disiarkan akun YouTube Ombudsman RI, Rabu (1/7/2020), ia mengungkapkan, khawatir pembuatan SIKM itu menjadi ladang bisnis pihak tertentu.

Alvin Lie mengatakan keluhan itu bukan hanya datang dari masyarakat pada umumnya, namun juga disampaikan oleh pegawai pemerintah eselon I, hingga anggota DPR yang hendak melakukan perjalanan non-dinas. Mayoritas keluhan itu, katanya berkaitan dengan sulitnya mendapatkan SIKM.

Permasalahan yang timbul sejak awal, masalah keterbatasan server. Meskipun sudah berkoordinasi dengan pihak berwenang, tapi belum juga bisa teratasi. Karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah mengevaluasi SIKM ini.

Alvin melihat pelayanan pembuatan SIKM tidak kunjung memberikan kepastian, malah menghambat masyarakat yang harus melakukan perjalanan. Dari proses yang terhambat itu, dikhawatirkan malah memancing munculnya orang yang menawarkan jasa pembuatan SIKM. Ia meminta SIKM itu dicermati jangan sampai menjadi lahan komersial orang-orang tertentu. ***

 

Check Also

Ombudsman RI Tangkap Kegelisahan Masyarakat Berkaitan dengan Pemberlakuan SIKM
Alvin Lie mengkhawatirkan pelayanan pembuatan SIKM tidak kunjung memberikan kepastian, malah akan menghambat masyarakat yang harus melakukan perjalanan

EmitenNews.com – Alvin Alie menangkap kegelisahan masyarakat berkaitan dengan pemberlakuan Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: