#
Presiden Joko Widodo dalam uji coba pengoperasian moda raya transportasi (MRT) Jakarta. (Dok. Ngopibareng.id).

MRT Jakarta Menjawab Sentilan Komikus Jepang Soal Utang Indonesia
Utang pembangunan mass rapid transit Pemerintah Indonesia kepada Jepang  dibayarkan secara bertahap selama 40 tahun

EmitenNews.com – PT MRT Jakarta menjawab sentilan Komikus Jepang, Onan Hiroshi, yang menyindir Pemerintah Indonesia terkait utang pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT). Dipastikan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran utang proyek angkutan cepat massal tersebut. Perjanjian utang itu sesuai kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Jepang, khususnya JICA (Japan Internasional Cooperation Agency).

Kepada pers, Senin (8/4/2019), Division Head Corporate Secretary PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Muhamad Kamaluddin menyebutkan, utang pembangunan mass rapid transit (MRT) Pemerintah Indonesia kepada Jepang  dibayarkan bertahap selama 40 tahun. Tenor pelunasan utang selama 40 tahun dengan masa tenggang atau grace period 10 tahun. Jadi, Indonesia baru mulai mencicil 10 tahun setelah pinjaman ditandatangani.

“Sudah masuk cicilan untuk 40 tahun pembayarannya dan sebetulnya sekarang belum masuk pembayaran, masih ada grace period selama 10 tahun, baru nanti tahun ke 10 mulai pembayaran,” kata Kamaluddin.

Dengan begitu, Kamaluddin memastikan, perjanjian utang itu sudah sesuai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, khususnya JICA (Japan Internasional Cooperation Agency). Intinya, tidak ada keterlambatan pembayaran oleh pemerintah dan MRT Jakarta.

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta, Tuhiyat menjelaskan, awalnya pinjaman yang diajukan pemerintah ke JICA untuk Fase I sebesar 123,36 miliar yen atau Rp14,2 triliun.  Namun dalam prosesnya, terdapat revisi desain guna menambah kemampuan daya tahan gempa, dari magnitudo 7 menjadi 9.

Penambahan biaya itu yang dinamakan price adjusment dari variatif order karena kontraknya sifatnya design and build. Jadi, sambil desain, sambil bangun, di lapangan ada regulasi baru. Itulah yang akhirnya menyebabkan biaya pembangunan Fase I sepanjang 16 kilometer mencapai Rp16 triliun.

Fase I, pemerintah Indonesia meminjam 217 miliar yen atau Rp25 triliun. Di fase II PT MRT Jakarta akan membangun receiving sub station atau gardu induk di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Biaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk pembangunan sekitar Rp22,5 triliun. Dari Rp25 triliun, sebanyak Rp2,5 triliun untuk membiayai kekurangan Fase 1.

Dana pinjaman itu kemudian dibagi dua bebannya, yaitu pemerintah pusat sebesar 51 persen dan Pemprov DKI 49 persen. Bunga yang harus dibayar pemerintah ke JICA pun relatif kecil, hanya 0,01 persen. Saat pinjaman ditandatangani, commercial bank interest-nya berkisar 3-4 pesen.

“Karena sifatnya tide loan, itu ada persyaratan. Yaitu kontraktor harus dari Jepang, pemimpinnya Japan Company, enggak ada yang lain. Nah itu yang namanya tide, tapi itu sudah diambil pemerintah,” ungkapnya.

Setelah proyek ini berjalan, bukti seluruh pekerjaan kontraktor yang menagih pembayaran akan dikumpulkan. Setelah itu, dilakukan proses verifikasi oleh tim gabungan dari MRT, Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI. Hasil verifikasi tersebut akan dibawa pemerintah pusat untuk kemudian diserahkan ke Pemerintah Jepang melalui JICA. Setelah melalui verifikasi JICA, kontraktor menerima pembayaran.

Sebelumnya, komikus Jepang, Onan Hiroshi, meluncurkan kritikan tentang utang pemerintah Indonesia kepada Jepang, yang viral di jagat sosial media. Dalam komik yang diposting di situs web onanhiroshi.com tersebut, Onan menyentil Pemerintah Indonesia agar segera melunasi utang terkait pembangunan MRT Jakarta.

Komik yang menyertakan kutipan “Dear, Indonesia Gov, please pay! For Japan reward” itu menggambarkan dua orang Jepang dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) mengenakan jas dan helm proyek berwarna kuning menagih utang kepada MRT Jakarta. Namun pihak MRT Jakarta dan pemerintah enggan membayar, disertai sosok Presiden Joko Widodo yang dieluk-elukan terkait dengan prestasinya membangun MRT. ***

 

Check Also

BPJS Ketenagakerjaan Bersalin Rupa dan Proklamirkan Nama Baru BP Jamsostek
Transformasi BPJS Ketenagakerjaan menjadi BP Jamsostek diharapkan bisa terus meningkatkan pelayanan cepat, akurat, dengan memanfaatkan teknologi

EmitenNews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersalin rupa, dan memproklamirkan nama baru, BP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: