EmitenNews.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan enam sektor prioritas yang diproyeksikan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pemetaan sektor ini disampaikan di tengah peningkatan dinamika geopolitik dan volatilitas pasar keuangan dunia.

Keenam sektor strategis tersebut meliputi infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis/energi, ketahanan pangan, serta energi baru dan terbarukan (EBT). Penguatan sektor-sektor ini menjadi bagian dari cara kerja baru pengelolaan ekonomi makro nasional.

Hal tersebut dipaparkan Menkeu Suahasil Nazara dalam acara ANTARA Business Forum 2026 bertema "The Synergy Horizon: Positioning Indonesia for the Next Decade" di Jakarta pada Rabu (23/9). Menurutnya, penguatan sektor prioritas ini didukung sinergi pilar APBN, Danantara Indonesia, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

"Terus kita dorong APBN supaya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan publik, mendorong kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai pertumbuhan melalui 8 kluster prioritas pembangunan," ungkap Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Rabu (23/9).

Selain APBN, pemerintah memanfaatkan Danantara Indonesia sebagai katalis investasi strategis bersama sektor swasta. "Sinergi antara APBN dan Danantara adalah horizon baru pengelolaan ekonomi kita. APBN masuk ke titik-titik krusial ibarat titik refleksi atau akupunktur, yang kemudian dampaknya menjalar ke seluruh perekonomian," terang Suahasil.

Daya tahan ekonomi nasional terjaga solid sepanjang semester I/2026 dengan inflasi terkendali dan masuknya aliran modal asing. Kementerian Keuangan mencatat akumulasi modal masuk (inflow) melalui Surat Berharga Negara dan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia telah mencapai Rp140,7 triliun hingga 14 September 2026.

Pemetaan enam sektor prioritas ini memberikan gambaran bagi pelaku pasar dan investor di pasar modal Indonesia. Kejelasan fokus pembangunan pemerintah tersebut menjadi acuan penting dalam mencermati arah pengembangan sektor riil maupun emiten terkait di pasar keuangan nasional.(*)