EmitenNews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proyek yang dimaksud sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan kawasan ecotourism Tropical Coastland.


Airlangga mengatakan penyediaan infrastruktur untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional terus dilakukan Pemerintah. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur yakni prioritisasi program/proyek infrastruktur melalui PSN.


Diantara PSN baru yang dikembangkan Pemerintah yakni Pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlokasi di Provinsi Banten.


Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan rencana luas lebih kurang 1.755 Ha dinamakan "Tropical Coastland" serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan. "Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami," demikian disampaikan Menko Airlangga seperti dilansir di laman kementerian.


Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non APBN dan disertai dengan komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp65 triliun tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.


Seperti diketahui sebelum turun dari kursi kepresidenan Presiden Joko Wododo memberikan arahan bila Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 harus dilanjutkan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Sidang Kabinet di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa kelanjutan dari salah satu PSN yang berlokasi di dekat Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu menjadi pembahasan dalam Sidang Kabinet. Bahkan, dalam rapat ditegaskan bahwa PSN PIK 2 harus lanjutkan.


"Dalam Rapat Sidang Kabinet tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan. Dia menginginkan bila PSN PIK 2 harus dilanjutkan dengan penyesuaian," ujarnya, Sabtu (14/9/2024).


Namun Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Sabtu, 18 Januari kemarin membongkar pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, yang disinyalir merupakan bagian dari proyek PSN PIK 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyesalkan TNI AL tidak berkoordinasi dengan mereka soal pembongkaran pagar bambu tersebut.


Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengaku pembongkaran pagar laut tersebut perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.


"Tugas ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo melalui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kepada kami," katanya.


Lebih lanjut Menko Airlangga menerangkan bahwa selain PSN Ekowisata Tropical Coastland tersebut, Pemerintah juga akan terus mengevaluasi perkembangan seluruh PSN, termasuk diantaranya seperti Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, hingga Lido di Jawa Barat.


Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto juga menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini terus mengembangkan PSN dengan tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan.


"Apa yang disampaikan Pak Menko Airlangga menurut kami sudah sangat jelas bahwa PSN di kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan Kawasan Ekowisata Tropical Coastland. Luas kawasan PSN yang akan dikembangkan sebagai PSN hanya 1.755 Ha dan tentunya sama sekali tidak terkait dengan keberadaan pagar laut yang akhir-akhir ini sering diberitakan," imbuh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.(*)