EmitenNews.com - Bank Indonesia (BI) akan memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satunya dengan penguatan strategi akseptasi digital melalui persiapan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok dan QRIS Antarnegara Indonesia–Korea Selatan sekitar triwulan I 2026;

Seperti dipaparkan Gubernur BI, Perry Warjiyo usai Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (21/1), pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan IV 2025 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,26 miliar transaksi atau tumbuh 39,21% (yoy) pada triwulan IV 2025 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 12,10% (yoy) dan 15,10% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 139,99% (yoy).

Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.358,65 juta transaksi atau tumbuh 30,44% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp3.442,26 triliun pada triwulan IV 2025.

Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 2,88 juta transaksi atau tumbuh 3,82% (yoy), dengan nilai sebesar Rp65.069,78 triliun pada triwulan IV 2025. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,90% (yoy) menjadi Rp1.359,94 triliun pada triwulan IV 2025.

Selain penguatan implementasi QRIS antarnegara, langkah lain yang akan ditempuh BI guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi adalah penguatan nilai tukar Rupiah melalui intervensi baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selanjutnya adalah penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Antara lain dengan mengelola struktur suku bunga instrumen moneter, mengoptimalkan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan memperkuat peningkatan daya tarik imbal hasil SBN melalui transaksi di pasar sekunder secara terukur.

Berikutnya penguatan efektivitas pelonggaran kebijakan makroprudensial dalam mendorong kredit/pembiayaan dan penurunan suku bunga perbankan. Langkah ini diperkuat dengan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM, termasuk respons perubahan SBDK terhadap perubahan suku bunga kebijakan BI.(*)