Bukan Cuma Periksa Dana PMN, BPKP Siap Gelar Audit Investigasi Lapkeu WSKT dan WIKA

EmitenNews.com -Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) menegaskan, pihaknya akan melakukan audit investigasi terhadap semua akun dalam laporan keuangan tahunan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari mengungkapkan, BPKP akan melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan tahunan WSKT dan WIKA secara keseluruhan. Sebelumnya, dikabarkan bahwa BPKP hanya akan memeriksa penerimaan dana yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dia menegaskan, tiga hari lalu BPKP telah menerima surat dari Kementerian BUMN untuk mengaudit laporan keuangan tahunan WSKT dan WIKA. "Yang saya ingat, Waskita. Saya nanti cek lagi. Tulisannya mungkin Waskita dan Wijaya (WIKA). Saya tidak hafal. Tapi dua hari, tiga hari yang lalu," kata Agustina di Jakarta, Rabu (14/6).
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP , Muhammad Yusuf Ateh memastikan bahwa BPKP telah menerima surat perintah untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan WSKT dan WIKA.
Lebih lanjut Agustina mengatakan, perusahaan go public yang melakukan manipulasi laporan keuangannya akan memicu kerugian para pemegang saham. "Kalau dia memanipulasi lapkeu-nya, merugikan kita-kita yang pemegang saham, masyarakat itu. Misalnya, aku pilih saham perusahaan A, karena kinerjanya bagus. Padahal kalau dilihat, tidak sebagus itu," tuturnya.
Dia menambahkan, perusahaan go public yang merekayasa laporan keuangan merupakan tindak pidana, salah satunya melanggar UU Pasar Modal. "Jadi, perusahaan go public yang merekayasa laporan keuangan, itu sebetulnya pidana kalau menurut Undang Undang Pasar Modal," ucap Agustina.
Related News

Terbukti Suap Komisioner KPU, Vonis 3,5 Tahun Untuk Hasto Kristiyanto

Nasib Buron Adrian Gunadi, Eks CEO Investree Itu jadi Bos di Qatar

Penduduk Miskin Menurun, Kriteria BPS Pengeluaran di Bawah Rp20 Ribu

Soal Ubah Rencana IKN, Pimpinan DPR Jadwalkan Kunjungan Lapangan

Ini Peluang RI Bebas Tarif Impor Komoditas AS, Cek Daftarnya

Atasi Beras Oplosan, Pemerintah Hanya akan Izinkan Dua Jenis Beras