EmitenNews.com - Sejumlah perusahaan di bawah bendera Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum memenuhi free float 15 persen. Emiten pelat merah termasuk anak usaha BUMN diberi toleransi waktu antara 31 Maret 2027 hingga 31 Maret 2029. Nah, daftar emiten BUMN dan anak usaha belum memenuhi free float 15 persen sebagai berikut. 

Yaitu, Adhi Properti (ADCP) baru 10 persen menjadi 15 persen pada 31 Maret 2029, BSI (BRIS) 9,3 persen menjadi 12,50 persen pada 31 Maret 2027, Garuda (GIAA) 7,8 persen jadi 12,50 persen pada 31 Maret 2027, Indofarma (INAF) 12 persen jadi 15 persen pada 31 Maret 2029.

Selanjutnya, Kimia Farma (KAEF) 10,2 persen jadi 15 persen pada 31 Maret 2029, Mitratel (MTEL) anak usaha Telkom (TLKM) 13,6 persen jadi 15 persen pada 31 Maret 2027, Latinusa (NIKL) anak usaha Krakatau Steel (KRAS) 14,6 persen jadi 15 persen pada 31 Maret 2029, Pertamina Energy (PGEO) 10,9 persen jadi 12,50 persen pada 31 Maret 2027.

Kemudian, Solusi Bangun Indonesia alias SBI (SMCB) anak usaha Semen Indonesia (SMGR) baru 1,1 persen jadi 12,5 persen pada 31 Maret 2027, Wijaya Karya (WIKA) baru mengantongi free float 9 persen jadi 12,5 persen pada 31 Maret 2027. 

Sekadar informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar emiten wajib memenuhi porsi minimal saham publik alias free float 15 persen dari total saham beredar. Hasilnya, 312 emiten dari total 965 perusahaan tercatat belum memenuhi regulasi terbaru. Sekitar 584 emiten telah sesuai standar free float sesuai proposal kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI).

BEI memberi waktu kepada emiten belum memenuhi aturan tersebut. Emiten dengan free float di bawah 15 persen wajib memenuhi aturan minimal free float 12,5 persen pada 31 Maret 2027, dan 15 persen pada 31 Maret 2028. Sedang bagi emiten dengan free float antara 12,5-15 persen wajib memenuhi free float minimal 15 persen pada 31 Maret 2027.

Aturan itu, berlaku bagi emiten dengan nilai kapitalisasi pasar minimal Rp5 triliun. Emiten dengan nilai pasar di bawah Rp5 triliun, mendapat toleransi waktu transisi hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi free float minimal 15 persen. (*)