Capex Jumbo, Peringkat Jangka Panjang Pertamina Ada di ‘BBB’

Peringkat Pertamina disamakan dengan induknya, negara Indonesia (BBB/Stabil), sejalan dengan Kriteria Peringkat Pemerintah Fitch. Persamaan tersebut didasarkan pada kemungkinan 'Sangat Kuat' bahwa Pertamina akan mendapat dukungan pemerintah sebagai perusahaan minyak nasional (NOC) Indonesia.

Kami terus menilai Standalone Credit Profile (SCP) Pertamina di 'bbb-', yang mencerminkan operasi yang terintegrasi secara vertikal, posisi dominan di pasar energi Indonesia dan posisi biaya yang kompetitif dari operasi hulu. Hal ini diimbangi oleh risiko regulasi harga bahan bakar, yang diwujudkan dalam pembayaran kompensasi yang tertunda untuk bahan bakar nonsubsidi, secara historis. Namun, risiko regulasi telah berkurang, karena Pertamina menerima pembayaran segera untuk kompensasi tahun 2022, bersamaan dengan pelunasan iuran dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia juga memberlakukan undang-undang pada tahun 2022 yang menetapkan pembayaran kompensasi triwulanan. Catatan pembayaran kompensasi tepat waktu yang konsisten, sesuai dengan undang-undang, melalui siklus harga minyak dapat mengarah pada revisi SCP ke atas, asalkan profil keuangan tetap memadai.

Keterkaitan Negara yang 'Sangat Kuat': Kami yakin status, kepemilikan dan kontrol Pertamina oleh kedaulatan Indonesia adalah 'Sangat Kuat'. Negara sepenuhnya memiliki Pertamina, menunjuk dewan dan manajemen seniornya, serta mengarahkan dan menyetujui investasinya. Pertamina juga ditunjuk sebagai perusahaan induk negara untuk sektor minyak dan gas. Ini berfungsi sebagai kendaraan negara yang penting untuk mengelola harga eceran bahan bakar dan, karenanya, tekanan inflasi, karena mengendalikan sebagian besar distribusi bahan bakar di Indonesia.

Kami menilai catatan dukungan sebagai 'Sangat Kuat'. Pemerintah efektif mengontrol harga sebagian besar BBM yang didistribusikan Pertamina, yang sebagian dijual di bawah harga pasar. Negara mendukung Pertamina melalui berbagai mekanisme, termasuk penggantian subsidi untuk bahan bakar yang dijual di bawah mandat kewajiban layanan publik dan kompensasi biaya yang tidak dapat dipulihkan untuk bahan bakar lainnya. Negara di masa lalu juga memberi Pertamina beberapa blok minyak dan gas besar setelah berakhirnya kontrak bagi hasil, membantu meningkatkan profil bisnis dan keuangannya.

Insentif 'Sangat Kuat' Bagi Negara untuk Memberikan Dukungan: Kami melihat implikasi sosio-politik dari default Pertamina sebagai 'Sangat Kuat', karena akan merusak ketahanan energi Indonesia, termasuk menggagalkan investasi besar yang dibutuhkan di sektor minyak dan gas, produksi BBM dalam negeri dan impor negara; Indonesia, melalui Pertamina, mengimpor sebagian besar produk minyak ecerannya dan secara eksternal memasok 40%-45% dari kebutuhan minyak mentahnya untuk penyulingan.

Kami percaya default juga akan memiliki konsekuensi keuangan yang 'Sangat Kuat' bagi negara dan badan usaha milik negara lainnya, karena Pertamina adalah salah satu peminjam utama Indonesia dan penerbit utang internasional dan domestik yang aktif.

Pembayaran Kompensasi Tepat Waktu: Pemerintah telah menyelesaikan pembayaran kompensasi historis Pertamina dan yang masih harus dibayar hingga 3Q22. Kami berharap pembayaran 4Q22 dilakukan pada 1Q23. Rating case kami secara konservatif mengasumsikan bahwa 70% dari kompensasi yang jatuh tempo pada tahun berjalan akan dibayarkan pada tahun berikutnya, mengingat kurangnya catatan penerapan undang-undang yang baru. Namun demikian, pembayaran kemungkinan akan lebih rendah, berdasarkan asumsi harga minyak kami yang lebih rendah dan kenaikan harga bahan bakar pada tahun 2022. Kami memperkirakan Pertamina akan menerima sekitar USD9 miliar sebagai kompensasi dan subsidi sebesar USD4,5 miliar pada tahun 2023.

Pertumbuhan Volume Mendukung EBITDA: Kami memperkirakan pemulihan volume hilir pada tahun 2022 akan menguat selama empat tahun ke depan, seiring pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. EBITDA juga harus didorong oleh volume hulu yang kuat, karena produksi meningkat di lapangan minyak Rokan, mengimbangi penurunan alami dari lapangan minyak tua. Namun, produksi hulu cenderung menurun dalam jangka panjang, karena aset minyak dan gas Indonesia yang menua. Posisi biaya operasi hulu meningkat dengan biaya yang lebih tinggi di Rokan, namun tetap kokoh di USD12-13/barel setara minyak.