EmitenNews.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperingatkan Pemerintah agar bersiap menghadapi penguatan dolar AS dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Hal itu disampaikan DEN dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (6/2/2025).


Dalam pertemuan itu DEN memberikan sejumlah rekomendasi terkait kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, termasuk dampaknya bagi Indonesia. Anggota DEN Septian Hario Seto mengungkapkan pertemuan difokuskan untuk mengantisipasi potensi perubahan kebijakan ekonomi AS.


"Bagaimana dampak atau potensi dampak yang akan terjadi kepada Indonesia dari segi kebijakan Trump, terutama terkait dengan tarif, imigrasi, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita, apa dampak positif dan negatifnya," ujar Seto dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis.


Muhammad Chatib Basri, anggota DEN lainnya, menyoroti risiko kebijakan deportasi pekerja ilegal di Amerika Serikat. Ini menurutnya dapat berpotensi memicu inflasi serta kenaikan suku bunga.


"Kalau inflasi di Amerika akan naik, maka The Fed mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga, bahkan mungkin akan meningkatkan bunga. Sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di Amerika masih akan relatif tinggi, kemudian yang kedua adalah strong dollar. Ini tentu akan berpengaruh di dalam kondisi seperti ini," ujar Chatib.


Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. DEN pun menyarankan percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan iklim investasi.


DEN juga menyoroti potensi keuntungan bagi Indonesia dari kebijakan tarif AS terhadap Tiongkok. AS memberlakukan kebijakan tarif impor 10 persen terhadap produk Tiongkok.


DEN menilai Indonesia bisa menjadi tujuan relokasi basis produksi yang saat ini berada di Tiongkok. Namun, DEN menegaskan Indonesia harus berbenah dengan memperbaiki iklim investasi dan menciptakan kepastian kebijakan.


"Konsistensi dari kebijakan, kepastian usaha, karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan. Tetapi syaratnya adalah bahwa kita harus melakukan reform. Tanpa itu, kita belum bisa mendapatkan manfaatnya,” ucap Chatib Basri.(*)