EmitenNews.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menguji calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 pada acara Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024. Pada acara bertema 'Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan' itu, DPD RI menguji para Capres dengan delapan pertanyaan penting yang merupakan isu fundamental kebangsaan. Hadir pada kesempatan pertama Capres nomor urut 01, Anies Rasyid Baswedan.

 

Dalam paparannya, Anies mengulas visi misinya, yakni Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Saat ini, kata Anies, kita menyaksikan dalam perjalanan Republik ini, terjadi ketidaksetaraan pembangunan.

 

"Ada daerah yang kemajuannya amat pesat dan ada yang kemajuannya lambat dan tertinggal. Karena itu, misi kami adalah Indonesia adil makmur untuk semua," kata Anies Baswedan saat menyampaikan visi misinya di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

 

Ketika berbicara keadilan dan kesetaraan, Anies Baswedan mengulas hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang asal-usul mengapa Republik ini didirikan. "Ketika didirikan, kalimat yang digunakan adalah 'dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa', karena kita bangsa yang berketuhanan sebagaimana Sila Pertama Pancasila, dan berujung di Sila Kelima sebagai tujuannya, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

 

Berangkat dari hal itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan ketidakadilan dan ketidaksetaraan menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan. Ia mengambil contoh, pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa dan Sumatera adalah 74. Sedangkan luar Pulau Jawa dan Sumatera IPM 69.

 

"Ada selisih lima poin jika dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya, IPM di Pulau Jawa dan Sumatera 69. Ini bukan sekadar angka. Tapi mari kita lihat 10-an tahunnya. Untuk mengejar ketertinggalan dibutuhkan effort luar biasa. Harus ada langkah ekstra," tutur Anies.

 

Usai memaparkan visi misinya, Anies kemudian ditanya tentang komitmen terhadap delapan persoalan fundamental kebangsaan. Komite I bertanya tentang Otonomi Daerah, dilanjutkan oleh Komite II yang bertanya tentang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan.

 

Berikutnya adalah Komite III yang berbicara tentang Kesejahteraan Sosial dan Komite IV yang bertanya tentang Fiskal Daerah dan Ketua Kelompok DPD di MPR tentang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya.

 

Sedangkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertanya tentang Azas dan Sistem Bernegara Pancasila, Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono tentang Kepulauan dan Maritim dan Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin tentang Keadilan Fiskal antara Pusat dan Daerah.