EmitenNews.com—Anggota DPR RI Komisi VI, Herman Khaeron berharap agar rencana IPO anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) yang kini masih digodog oleh manajemen perseroan untuk dikaji kembali.

 

Herman meminta agar KRAS sebagai induk usaha bisa mengarahkan anak usahanya untuk mempertimbangkan opsi menjalin kemitraan strategis karena cara ini dinilai akan mampu mengoptimalkan kemampuan Krakatau Steel Group dalam menjalankan bisnisnya.

 

Dengan kemitraan yang dijalin, Herman meyakini KRAS akan jauh lebih berdaya saing ketimbang harus memaksakan anak usahanya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Sebenarnya kita mampu memenuhi pasar baja nasional, tapi saat ini Krakatau steel belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri karena ada beberapa teknologi yang belum ada, selain juga karena ancaman impor dan juga persaingan usaha lainnya," kata Herman dalam sebuah diskusi yang digelar Forum Wartawan PUPR di Jakarta, Kamis (8/12).

 

Sebelumnya manajemen KRAS menyatakan ada tiga anak usaha yang berpotensi untuk dibawa ke lantai Bursa yaitu PT Krakatau Bandar Samudera, PT Krakatau Tirta Industri dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon. Ketiga anak usaha ini juga dinilai berpeluang untuk dilakukan spin off.

 

Selain itu, Herman juga berharap agar KRAS dapat membangun pabrik pengolahan yang berdekatan dengan sumber bahan baku atau bahan setengah jadi. Hal ini menjadi salah satu strategi yang bisa ditempuh manajemen perseroan agar produk akhirnya lebih berdaya saing karena akan berpengaruh pada harga baja end user.

 

"Dalam Rapat Dengar dengan manajemen Krakatau Steel saya sudah sampaikan untuk bisa membangun fasilitas produksi yang dekat dengan sumber bahan baku. Kalau itu bisa dilakukan Krakatau Steel akan mendapatkan value yang lebih," lanjutnya.

 

Di sisi lain, DPR RI juga menyoroti komitmen pemerintah untuk bisa benar-benar mengawasi impor produk baja. Sebab banjir impor baja ini menjadi penyakit menahun yang memicu industri domestik kita merugi. Kemudian soal penerapan standarisasi wajib juga perlu ditegakkan oleh pemerintah agar semua pihak terlindungi baik konsumen atau produsennya.

 

"Bila perlu pemerintah stop saja kran impor baja, sebab ini secara tidak langsung bisa mendorong pertumbuhan industri baja di dalam negeri. Saya akan ikut jagain agar pemerintah tidak mudah buka tutup kran impor itu," pungkasnya.