EmitenNews.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2027 sebesar Rp261,5 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11,44 triliun dari usulan awal pemerintah yang sebelumnya mengajukan anggaran Rp272,95 triliun.

Penurunan alokasi anggaran energi nasional ini merupakan hasil kesepakatan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja bersama jajaran menteri di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (25/9).

Keputusan pemangkasan anggaran ini dikonfirmasi langsung oleh pihak legislatif saat menyampaikan laporan hasil pembahasan anggaran. "Alokasi subsidi energi sebesar Rp261.502,2 miliar, lebih rendah Rp11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027, sebesar Rp272.945,3 miliar," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dikutip Listrik Indonesia.

Dari total porsi subsidi energi tersebut, alokasi untuk jenis BBM dan LPG tabung 3 kilogram ditetapkan sebesar Rp131,39 triliun. Anggaran ini terbagi untuk subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp28,38 triliun serta subsidi LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp103,05 triliun guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat penerima hak di Indonesia.

Sementara itu, subsidi listrik dalam RAPBN 2027 disepakati sebesar Rp130,18 triliun. Alokasi ini mencakup skema subsidi tahun berjalan sebesar Rp117,84 triliun dan penyelesaian pembayaran kurang bayar subsidi listrik tahun anggaran 2025 sebesar Rp12,26 triliun.

Dalam keputusan tersebut, Banggar DPR juga menetapkan kuota volume BBM bersubsidi sebesar 19,561 juta kiloliter, yang terdiri dari minyak tanah 561 ribu kiloliter dan minyak solar 19 juta kiloliter. Selain itu, volume LPG tabung 3 kilogram ditetapkan sebesar 8 juta metric ton dengan nilai subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter.(*)