EmitenNews.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyambut positif adanya entitas Holding Ultra Mikro yang dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Holding tersebut dinilai bakal punya andil besar dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Upaya pemerataan ekonomi melalui Holding Ultra Mikro ini sekaligus dapat mendorong Indonesia untuk mencapai inklusi keuangan. Keseriusan Indonesia dalam memulihkan sektor usaha Ultra Mikro dan UMKM ini dapat dilihat dari hadirnya inklusi keuangan UMKM dalam agenda prioritas G20. Dalam forum kerja sama multilateral itu, perbankan menjadi motor dalam mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community.


Dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (19/2/2022), Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Yulius mengatakan bahwa Holding Ultra Mikro dapat menjadi solusi akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro. Dengan begitu, pelaku usaha ultra mikro bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga potensi untuk ‘naik kelas’ serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat semakin terbuka lebar.

“Upaya ini diharapkan dapat lebih melakukan pemerataan pembangunan dan juga kalau tingkat kemiskinan kita ini cukup masih tinggi apalagi sejalan dengan pandemi yaitu 17,76 persen. Ini yang sejalan dengan apa yang diharapkan dengan adanya ultra mikro ini,” kata Yulius dalam pemaparannya di BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/2/2022).


Yulius menyebut Indonesia masih mengalami ketimpangan ekonomi cukup tinggi. Kondisi ini tercermin dari rasio gini Indonesia yang menyentuh 0,381 per September 2021. Angka ini sebenarnya mengalami perbaikan dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 0,384.

Rasio gini merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan ekonomi yang diinterpretasikan dalam skala 0-1. Skor yang mendekati angka 0 menunjukan kemerataan ekonomi semakin membaik. Sebaliknya, jika mendekati angka 1, hal itu menunjukan kondisi ketimpangan ekonomi semakin tinggi.

“Adanya holding ultra mikro ini merupakan holding pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan UMKM lebih terintegrasi dan koordinasi, sehingga diharapkan didapatkan pembiayaan biaya lebih murah dengan jangkauan lebih luas, masyarakat semakin mudah mengajukan pinjaman dan terdapatnya pendampingan,” tegas Yulius.


Yulius mendorong pelaku usaha untuk beralih ke sektor formal agar akses pembiayaan lebih mudah didapat. Upaya ini, kata Yulius, dapat ditempuh dengan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) agar legalitas bisnis tercatat oleh pemerintah.

“Kita sedang mendorong supaya UMKM pindah dari informal ke formal, karena sebagian besar UMKM bekerja di informal. Saat ini jumlah NIB sudah mencapai mencapai lebih dari 17 juta usaha mikro. Nah, ini kita harapkan makin bertambah, kenapa begitu? Dengan pindahnya ke formal, mereka akan lebih mudah mengakses perbankan, dan tentunya formal dan informal kita butuh dari holding company untuk melakukan pembinaan dan lainnya,” jelas Yulius.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyatakan bahwa dengan mengantarkan pelaku usaha ultra mikro ‘naik kelas’, ekonomi Indonesia dapat terakselerasi dengan optimal. Hal ini sejalan dengan potensi sektor ultra mikro tersebut dalam lanskap UMKM di Indonesia.