EmitenNews.com - Tidak, atau belum ada opsi pemotongan gaji, dan tunjangan menteri, DPR,  atau pejabat tinggi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan wacana tersebut belum pernah dibahas.

Menko Ekonomi Airlangga Hartarto mengemukakan hal tersebut kepada pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Airlangga menyebutkan bahwa pembahasan terkait usulan tersebut belum dilakukan, seperti menyangkut gaji maupun tunjangan menteri. Dia menyebutkan pembahasan tersebut sebelumnya sempat muncul, namun belum masuk dalam agenda pembahasan.

"Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Menko Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut. "Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan saja," katanya.

Seperti Menko Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan wacana pemotongan gaji menteri masih belum dibahas.

Menkeu Purbaya mengatakan hal tersebut akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya."

Purbaya tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Namun, dia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut berkisar 25 persen.

“Kalau pemotongan gaji DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Sebelumnya, Purbaya mengatakan pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Efisien diperlukan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.