Noor Arifin Muhammad menegaskan bahwa energi fosil mempunyai peran signifikan dalam memasok kebutuhan energi nasional saat ini. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan target produksi nasional 1 Juta barel minyak perhari (BOPD) dan 12 milyar standar kaki kubik gas perhari (BSCFD) pada tahun 2030. 

 

"Kami juga memiliki tugas untuk mengurangi emisi dari energi fosil, maka saat ini kami juga sedang mengatur regulasi mengenai carbon capture utilization storage/carbon capture storage (CCUS/CCS) untuk meningkatkan daya tarik investasi. Kami percaya dengan kerja keras, kerja sama, komunikasi, dan keterbukaan antar pemangku kepentingan dapat mendukung tercapainya ketahanan serta keberlanjutan energi,” tegasnya. 

 

IOGP Summit 2023 menampilkan narasumber yang ahli di bidangnya antara lain Pemerintah, Pakar Akademik, anggota IOGP, serta mitra. Hal ini tercermin dari upaya kolaborasi dengan organisasi terkemuka seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), Universitas, dan Departemen Geomatika dari anggota IOGP di wilayah Asia Pasifik. 

 

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE telah terdaftar dalam United Nations Global Compact ("UNGC") sebagai member sejak Juni 2022. PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi dan operasionalnya, sebagai bagian penerapan aspek ESG. 

 

Mendukung aspek Governance, PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandard ISO 37001:2016.

 

PHE  terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmental Friendly, Socially Responsible dan Good Governance.