EmitenNews.com - Mari mencari pola yang baik dan benar dalam penanganan ibadah haji. Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus bisnis urusan haji. Ia mengungkapkan, penyelenggaraan haji bukan hanya urusan ibadah. Namun juga menyangkut bisnis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang kompeten untuk mengurusi hal ini.

 

Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas mengemukakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam forum diskusi bertema "BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023).

 

Dalam diskusi tersebut, Buya Anwar mengusulkan penyelenggaraan haji diurus oleh tiga lembaga. Pertama, yang mengurus ibadah merupakan tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag). Selanjutnya masalah pengelolaan keuangan haji dipegang oleh BPKH. Yang ketiga, perlu badan khusus untuk masalah membelanjakan uang untuk kepentingan haji.

 

Nah, untuk yang ketiga itu, Buya Anwar menegaskan harus selektif dan diisi orang-orang mumpuni yang menguasai bahasa asing serta kemampuan melobi kelas dunia. Persoalannya, Kemenag tidak akan mau melepaskan fungsi itu. Tetapi, ia meminta keikhlasan Kemenag untuk melepaskan tugas tersebut kepada lembaga khusus.

 

"Cuma pertanyaan saya, mau enggak Kementerian Agama melepaskan tugas dan wewenang itu kepada institusi bisnis? Langsung saya jawab, mereka enggak mau," ujar Buya Anwar disambut gelak tawa peserta diskusi. ***