Kemnaker Terima 1.475 Aduan Terkait Pembayaran THR di 930 Perusahaan

Kemnaker telah menerima banyak aduan laporan THR melalui Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 2024 yang ditutup seminggu setelah lebaran. Aduan tersebut akan segera ditindaklanjuti berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di wilayah setempat.
EmitenNews.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima banyak aduan laporan THR melalui Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 2024 yang ditutup seminggu setelah lebaran. Aduan tersebut akan segera ditindaklanjuti berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di wilayah setempat.
"Tentunya setelah kita tutup seminggu atau H+7 itu akan kita lakukan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan tindak lanjut dari penyelesaian aduan tersebut," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi usai menghadiri acara Halalbihalal di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Selasa (16/4/2024).
Menurut data dari Kemnaker, hingga 14 April 2024 Posko THR 2024 telah menerima 1.475 laporan terkait THR, dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 930 perusahaan.
Sekjen Anwar Sanusi menyampaikan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan tindak lanjut mengenai aduan THR yang masuk sejak sebelum Idulfitri. Aduan yang masuk melalui posko antara lain seperti THR tidak dibayarkan, THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta THR telat dibayarkan.
"Laporannya macam-macam, ada THR tidak diberikan, dicicil mungkin, dan hal-hal lain yang intinya tidak ditunaikan sebelum H-7," ucap Sekjen Kemnaker.
Sekjen Anwar pun memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal aduan-aduan yang masuk mengingat THR adalah hak dan kewajiban bagi para pekerja/buruh yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
"Jadi kami berharap karena THR ini jadi hak para pekerja, tentunya harus ditunaikan, karena kewajiban perusahaan untuk memberikan," ujar Sekjen Anwar.(*)
Related News

PLN Pertahankan Status Siaga Kelistrikan Hingga 11 April

Kemenperin Rilis Peta Jalan Hilirisasi untuk Pacu Swasembada Aspal

Investasi Tembus Rp206 Triliun, Industri Agro Serap 9,3 Juta Naker

Diskon Biaya Listrik 50 Persen Berakhir, Maret Berlaku Tarif Normal

Konsumsi Solar Turun 19 Persen Dampak Pembatasan Operasional Truk

Joint Program Optimalisasi Penerimaan Negara 2025 Dimulai