EmitenNews.com - Kini, dunia terhubung tanpa sekat. Distorsi pada suatu kawasan dapat menjalar menjadi tekanan ekonomi bagi kawasan lain. Karena itu, perang di Timur Tengah bukan sekadar isu geopolitik linear. Bara konflik tersebut merupakan alarm bagi perekonomian global yang harus diantisipasi setiap negara, tidak terkecuali Republik ini.

Pada awal Maret 2026, harga minyak Brent melonjak menembus USD100 per barel seiring eskalasi konflik AS-Israel versus Iran. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa harga berada di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar USD70 per barel. Dampaknya? Paling tidak, kenaikan harga minyak berarti biaya impor yang lebih tinggi, biaya produksi yang meroket, dan ancaman membengkaknya subsidi dan/atau kompensasi energi. Efek dominonya sungguh dahsyat. Konflik yang semula nun jauh di sana menjelma jadi problema yang menjalar hingga kepada kepulan  asap dapur rumah tangga, ongkos transportasi dan biaya usaha. Karena itu, pemerintah bergerak cepat dengan menyiapkan penerapan kebijakan work from home (WFH) untuk menekan konsumsi BBM (bahan bakar minyak). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut skema tersebut berpotensi menghemat konsumsi BBM hingga sekitar seperlima dari penggunaan harian.

Namun demikian, bagi kalangan bisnis, kebijakan WFH bukan sekadar memindahkan meja kerja dari kantor ke rumah-rumah karyawan suatu perusahaan. Sejatinya, WFH cenderung menggeser struktur biaya, pola koordinasi dan profil risiko perusahaan secara paralel. Lantas, apa saja risiko yang perlu diwaspadai oleh pebisnis?

Mari kita petakan. Paling tidak, terdapat 3 (tiga) risiko utama yang senantiasa mengancam. Risiko pertama adalah ketidakpastian produktivitas apabila WFH diterapkan tanpa desain kerja, sistem pengawasan, dan ukuran kinerja yang tepat. Riset Nicholas Bloom, et al, yang dipublikasikan di Nature (2024) menunjukkan pola hybrid dimana karyawan yang bekerja dari rumah (WFH selama 2 hari dalam seminggu) tidak menurunkan produktivitas, bahkan menurunkan attrition (pengurangan jumlah karyawan) hingga 33 persen. Namun, manfaat itu tidak otomatis muncul di semua organisasi, karena tetap bergantung pada kualitas koordinasi, coaching, mentoring dan budaya kerja. Meski demikian, sebagian pemimpin bisnis, seperti: Elon Musk dan Jamie Dimon tetap menilai bahwa kerja jarak jauh dapat menimbulkan biaya tersembunyi, terutama jika organisasi sangat bergantung pada mentoring, inovasi, dan penguatan budaya kerja.

Risiko kedua: melemahnya kapasitas inovasi dan pembelajaran organisasi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2023) -pada intinya- mengingatkan kita semua bahwa dampak kerja jarak jauh tidak sepenuhnya linear. Pada satu sisi, dapat meningkatkan fleksibilitas dan kepuasan kerja. Namun, di sisi lain, berpotensi menghambat inovasi serta mengurangi kualitas knowledge sharing. Sejalan dengan itu, National Bureau of Economic Research (NBER, 2023) menunjukkan bahwa ketika pekerja senior lebih sering bekerja dari rumah, para junior berisiko kehilangan ruang pembelajaran informal yang sebelumnya terbentuk melalui interaksi harian dengan rekan kerja. Dalam jangka pendek, organisasi mungkin terlihat lebih efisien (dan hemat biaya). Namun, dalam jangka panjang, berisiko lebih lambat dalam belajar, kurang adaptif dan melemahkan daya saing.

Risiko ketiga: lonjakan ancaman siber dan kebocoran data. Laksana pedang bermata dua, selain menjanjikan kemudahan dan fleksibilitas, WFH melekat risk exposure. Virtus (2025) menjelaskannya sebagai risiko keamanan siber yang meningkat. Penggunaan perangkat pribadi dan jaringan yang tidak terlindungi dalam pelaksanaan WFH di lapangan justru menjadi celah empuk bagi hacker. Berbagai kasus berpotensi meningkat, seperti phishing, social engineering, penyalahgunaan perangkat, hingga penggunaan Wi-Fi dan VPN yang tidak aman serta ketidakpatuhan terhadap IT security policy. Sejalan dengan itu, Verizon (2025) menegaskan bahwa phishing dan pretexting menjadi penyebab utama kebocoran data yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. Dengan demikian, pada fungsi kerja yang sensitif terhadap kerahasiaan data, WFH tanpa disiplin keamanan digital yang memadai dapat memperluas permukaan serangan bagi organisasi.

Benang merah uraian di atas sungguh tegas bahwa para pebisnis perlu mempersiapkan mitigasi risiko terbaik, bukan menolak WFH. Langkah pertama adalah menjadikan model kerja hybrid (menggabungkan kehadiran fisik di kantor dan kerja jarak jauh dalam jadwal tertentu) sebagai desain yang komprehensif, sistematis, efektif dan efisien. Fungsi kerja yang berbasis analisis, administrasi dan perencanaan tentunya bisa diberi ruang WFH namun tetap terukur. Sementara, fungsi layanan kritis, pengambilan keputusan cepat, front office, pengawasan dan pekerjaan yang bertumpu pada mentoring, perlu mempertahankan frekuensi dan ritme tatap muka yang memadai. Sebagaimana OECD (2023) menjelaskan, tingkat teleworkability (kemampuan suatu pekerjaan untuk dapat dilakukan jarak jauh/remote) berbeda-beda menurut sektor, pekerjaan dan kompleksitas perusahaan. WFH tidak bisa dibangun dari satu logika untuk semua. Jadi, harus granular.

Langkah kedua: mengubah budaya absensi dengan budaya kerja outcome (berbasis hasil). Karena itu, perlu dibangun lingkungan kerja yang fokus pada pencapaian tujuan akhir dan dampak nyata (hasil yang terukur), bukan sekadar menghitung absensi-jam kerja, kehadiran fisik ataupun aktivitas rutin yang biasa dikerjakan sehari-hari. Kemudian, karyawan diberikan otonomi dengan porsi lebih besar untuk menentukan cara kerja sendiri sepanjang target yang disepakati tercapai. Lalu, perusahaan perlu menetapkan service level agreement (SLA), target output dan metrik mutu layanan yang dipantau secara berkala. Selain itu, OECD (2023) menyarankan adanya standar teleworking dan survei pengguna secara periodik untuk menilai kualitas layanan yang diberikan pegawai yang bekerja WFH. Sementara, untuk fungsi kerja berbasis kolaborasi, perusahaan perlu menetapkan hari tatap muka terkait problem solving, coaching dan keputusan lintas fungsi kerja. WFH akan sukses bila diikat disiplin proses, bukan romantisme fleksibilitas.

Langkah ketiga: menjadikan keamanan siber sebagai panglima, bukan sekadar pelengkap. Perangkat kerja harus terkelola dengan baik berdasarkan tata kelola IT perusahaan sesuai best practices. Lalu, akses data berbasis multi-factor authentication, VPN wajib terenkripsi dan sosialisasi terkait antisipasi serangan siber harus dilakukan berulang dan relevan. Perusahaan perlu menerapkan zero-trust (model keamanan siber modern dengan prinsip “jangan pernah percaya, selalu verifikasi”), penguatan kebersihan perangkat dan jaringan serta monitoring berkelanjutan. Pada saat WFH, risiko terbesar sering bukan teknologi yang kurang canggih, melainkan kebiasaan yang terlalu lengah.

Last but not least, perlu ditetapkan KPI dengan kriteria SMART (Spesifik, Terukur [Measurable], Dapat Dicapai [Achievable], Relevan, dan Berbatas Waktu [Time-bound]). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karena kebijakan WFH ditetapkan dengan dasar penghematan energi, maka keberhasilannya harus diukur dengan indikator nyata, berupa: berapa konsumsi BBM yang turun; berapa layanan yang tetap terpenuhi; berapa insiden siber yang terjadi; dan bagaimana produktivitas bergeser. Tanpa KPI dengan kriteria SMART, WFH mudah menjadi kebijakan simbolik yang kering dari akuntabilitas.

Pada dasarnya, WFH bukan kebijakan yang keliru; yang keliru adalah memperlakukannya sebagai panacea, solusi instan dan otomatis untuk menyelesaikan masalah. Dalam situasi geopolitik yang memanas, negara harus sigap dan bergerak cepat. Namun, kecepatan tanpa desain hanya akan memindahkan: beban dari jalan raya ke rumah tangga; dari subsidi energi ke biaya koordinasi; dari kantor ke infrastruktur digital; dan dari absensi ke overload kerja. Karena itu, menakar risiko bisnis kebijakan WFH pada hakikatnya menguji ketepatan kebijakan: apakah fungsi kerja yang bisa dilaksanakan secara fleksibel telah dipilah dengan tepat; apakah ukuran kinerja telah disesuaikan secara disiplin; dan apakah seluruh biaya ikutannya telah dihitung dengan cermat. Pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan sekadar tampak hemat, melainkan mampu menjaga efisiensi energi, keandalan layanan, dan kendali risiko secara bersamaan. Tanpa itu, WFH hanya menjadi efisiensi semu yang rapi di atas kertas, namun rapuh dalam pelaksanaan.

Keterangan: Tulisan ini merupakan pemikiran penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi EmitenNews.