EmitenNews.com - Kementerian Keuangan dan DPR menyepakati efisiensi anggaran mencapai Rp8,99 triliun pada tahun 2025. Dengan demikian, anggaran Kemenkeu mencapai Rp44,20 triliun, dari sebelumnya Rp53,19 triliun. Efisiensi terbesar dari pos dukungan manajemen, dan pengelolaan penerimaan negara. Bagusnya, belanja gaji tidak dilakukan efisiensi.

Efisiensi anggaran ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dari rincian yang diusulkan Kemenkeu untuk ditetapkan, efisiensi terbesar muncul dari pos dukungan manajemen, yakni Rp8,05 triliun. Efisiensi terbesar kedua yakni, pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp716 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total efisiensi yang dilakukan untuk Kemenkeu sesuai Inpres No.1/2025 mencapai Rp 8,99 triliun. Untuk mencapai target ini, Kemenkeu melakukan beberapa prinsip maupun strategi sesuai dengan Inpres. Dia pun memastikan belanja gaji pegawai tidak dikenakan efisiensi.

"Belanja gaji tidak dilakukan efisiensi tapi belanja barang dan barang modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk efiensi termasuk perjalanan dinas, ATK, seremonial dan peringatan," ungkap Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Penting dicatat, efisiensi anggaran tidak akan mengganggu peran penting Kemenkeu, yakni mengumpulkan penerimaan negara.

"Kemenkeu punya peran penting untuk kumpulkan penerimaan negara sehingga untuk bisa lakukan tugas-tugas penting seperti penerimaan negara, patroli tetap kita dukung, tapi tetap dihitung secara presisi dan efisien," ungkap mantan direktur pengelola Bank Dunia tersebut.

Satu hal, anggaran sistem teknologi dan informasi, seperti layanan Coretax, NISW, CEISA, SPAN dan lainnya juga tetap akan didukung. Namun, Kemenkeu akan meneliti dengan jelas dan presisi soal kebutuhan anggarannya.

Beberapa kontrak kerja, seperti penyelesaian pembangunan gedung yang jatuh tempo pada tahun ini dipastikan akan tetap dibayar. Hal ini untuk menghindari cidera kontrak.

Satu hal lagi, kegiatan seremonial akan dihapuskan. Semua percetakan, souvenir, banner, dan konsumsi rapat dihapuskan. Semua Diklat dan Bimtek dilakukan secara online atau luring. Efisiensi seremonial, seminar, dan lainnya mencapai Rp58,2 miliar, dari sebelumnya Rp298,5 miliar.

Perjalanan dinas akan dibatasi dan belanja barang modal yang tidak urgent dilakukan penundaan. Khusus Perjalanan dinas, dilakukan hanya untuk kegiatan penting dan tugas negara. Anggarannya dipangkas dari semula Rp1,526 triliun jadi Rp 708,97 miliar.

Belanja layanan jasa dan pemeliharaan gedung serta peralatan mesin, yang tidak prioritas, ditunda. ***