Menteri ESDM Dorong Indonesia Produksi LPG dengan Harga Ekonomis

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong agar Indonesia bisa meningkatkan produksi LPG dalam negeri dengan harga yang lebih ekonomis, tanpa bergantung pada harga Aramco yang tinggi.
EmitenNews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong agar Indonesia bisa meningkatkan produksi LPG dalam negeri dengan harga yang lebih ekonomis, tanpa bergantung pada harga Aramco yang tinggi.
"LPG kita dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi kita impor 6-7 juta ton," kata Bahlil dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2024 di Jakarta, Senin malam.
Dengan kebutuhan sebesar 8 juta ton per tahun, Indonesia hanya mampu memproduksi 1,7 juta ton, sehingga harus mengimpor sekitar 6-7 juta ton setiap tahunnya.
Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk memproduksi LPG dalam negeri namun hal tersebut belum dioptimalkan karena harus ada C3 dan C4.
"Saya tanya kepada tim yang ada di Kementerian SDM kenapa kita ndak bisa membuat LPG dalam negeri? Ternyata harus ada C3, C4. Saya juga nggak ngerti C3, C4 itu apa gitu kan. Ada C3, untung aja tidak ada C5," ujar Bahlil.
Meski begitu, menurut informasi dari SKK Migas, sekitar 2 juta ton bahan baku bisa dikonversi menjadi gas LPG.
Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah harga bahan baku dalam negeri yang dianggap tidak kompetitif dibandingkan dengan harga internasional, khususnya harga Aramco, perusahaan migas raksasa asal Arab Saudi.
"Kenapa ini tidak dilakukan? Saya mendengar informasi, harganya tidak kompetitif karena harga yang diambil dalam negeri berbeda dengan harga Aramco yang jauh lebih mahal ketimbang harga dalam negeri. Itu yang kemudian industri kita tidak bisa," jelasnya.(*)
Related News

Pertamina Hadirkan Bahan Bakar Pesawat dari Minyak Jelantah

QRIS Resmi Dapat Digunakan di Jepang

Rayakan HUT RI ke-80, Pelita Air Beri Diskon Hingga Rp808 Ribu

Mekanisme Haji 2025, Ini Peran Pemerintah dan Swasta

Ara Bertekad Jadikan PKP Kementerian Bebas Korupsi

Pasha Ungu Soal Polemik Royalti Musik: Cuma Kurang Sosialisasi