EmitenNews.com - Bank Tabungan Negara (BBTN) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Itu dilakukan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). 

Tindakan itu, hasil kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru seluruh Indonesia memiliki rumah layak, dan terjangkau. Program tersebut merupakan hasil inisiasi pertemuan Kementerian PKP, BP Tapera, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 7 Februari 2025. 

Pertemuan itu, membahas pentingnya pembangunan perumahan untuk guru, didukung dengan konsolidasi data BPS. Sinergi konkret antara kementerian dan Lembaga tersebut akhirnya menunjuk BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia. 

Peluncuran program itu, ditandai dengan akad kredit serentak di delapan kota besar. Yaitu, Bogor Jawa Barat, Banda Aceh Aceh, Medan Sumatera Utara, Pontianak Kalimantan Barat, Makassar Sulawesi Selatan, Bangkalan Jawa Timur, Kupang Nusa Tenggara Timur, dan Jayapura Papua.

Hadir Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. ”Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar “karpet merah” tidak hanya kepada investor namun juga wong cilik, termasuk para guru yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Menteri PKP Maruarar Sirait.

 Selain alokasi rumah subsidi untuk guru, pemerintah juga menyiapkan alokasi untuk MBR dari berbagai profesi lainnya. “Dalam waktu dekat kita sudah mengalokasikan 20 ribu unit untuk guru, lalu para pahlawan devisa kita, para tenaga kerja Indonesia (TKI), banyak perempuan tangguh di antara mereka, kami alokasikan 20 ribu unit juga. Yang ketiga adalah untuk bidan sebanyak 10 ribu unit, perawat 15 ribu unit, tenaga kesehatan masyarakat 5.000 unit. Kami juga sudah alokasikan untuk petani, nelayan, dan buruh. Dengan bantuan BPS, program ini bisa lebih tepat sasaran dan rumah subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak,” urai Maruarar.

Pada kesempatan sama, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru. Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik.

“Terima kasih kepada Pak Menteri PKP yang sudah mengalokasikan 20 ribu unit untuk guru, karena jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 seluruh Indonesia. Kami ingin agar para guru dapat bekerja lebih baik lagi, dengan peningkatan kesejahteraan dan kepemilikan rumah yang layak,” kata Abdul.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia, BPS bertugas mengumpulkan data dan mengolahnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program. “Kami mendapatkan data administrasi guru dari Dikdasmen, kemudian kami padu-padankan dengan data tunggal yang disebut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta kami lengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan. Hasil dari DTSEN tersebut, kami kembalikan ke Dikdasmen untuk dimanfaatkan dalam program ini,” jelas Amalia.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya pemenuhan kebutuhan tiga juta rumah dengan penyediaan pembiayaan yang terjangkau untuk seluruh segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kami berharap mudah-mudahan kerja sama yang dilakukan dapat mempercepat pencapaian sasaran, ini akan kami jaga. Kami berkomitmen mengawal 20.000 unit kuota untuk guru tahun ini, jangan sampai yang tidak berhak ikut menikmati fasilitas KPR Subsidi,” kata Heru.

Sejalan dengan penjelasan Kepala BPS dan Komisioner BP Tapera, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Kalau boleh usul, kita tambahkan tahun depan, selain guru ASN (aparatur sipil negara), kita tambahkan dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta. Kami berharap program ini terus berjalan karena program ini yang paling disukai dan masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar,” ujar Nixon.

Nixon menargetkan, pada 2025, program ini dapat memberikan sebanyak 20 ribu unit rumah subsidi kepada guru-guru di seluruh Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun. Sasaran program ini guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Honorer, maupun guru swasta memenuhi kriteria penerima KPR subsidi. 

“Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya, untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” kata Nixon menjelaskan.

Sebagai tahap awal implementasi, BTN menggelar akad kredit serentak pada tanggal 25 Maret 2025 untuk 300 debitur, baik secara onsite maupun online yang tersebar di 8 wilayah masing-masing yaitu Bogor (Perumahan Pesona Kahuripan 10 sebanyak 59 debitur), Banda Aceh, Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, serta Jayapura yang mayoritas berasal dari jenjang SD, diikuti SMP dan SMA, dengan masa kerja di atas dua tahun. “BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat. Program ini ke depannya akan diterapkan secara nasional,” kata Nixon.

Nixon menegaskan, sebagai pemain utama di KPR nasional, BTN selama ini telah menunjukkan kepeduliannya terhadap insan pekerja sektor pendidikan. Hal itu terlihat dari total penyaluran rumah untuk tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak tahun 2021. Selama tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit. (*)