EmitenNews.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memastikan sebanyak 86,02 persen base transceiver station (BTS) yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali beroperasi normal. Pemulihan infrastruktur telekomunikasi ini krusial untuk mendukung koordinasi penanganan bencana serta membantu akses informasi warga terdampak.

Berdasarkan pemantauan Pusat Monitoring Telekomunikasi hingga Minggu (16/8/2026) pukul 18.00 WIB, terdapat 794 BTS yang terdampak gempa magnitudo 7,7 di 11 kabupaten dan kota. Dari total tersebut, sebanyak 683 BTS telah pulih, sedangkan 111 BTS atau 13,98 persen sisanya masih dalam proses pengerjaan.

"Sejak terjadinya gempa, Komdigi bersama penyelenggara telekomunikasi terus mengawal pemulihan jaringan di wilayah terdampak. Hingga saat ini, dari 794 site/BTS yang terdampak, sebanyak 683 site/BTS atau 86,02 persen telah kembali beroperasi," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Meutya menambahkan, gangguan layanan telekomunikasi sejak awal bencana didominasi oleh terputusnya pasokan daya listrik (power failure) pada 701 BTS, sementara 93 BTS lainnya mengalami masalah pada jaringan transmisi. Penanganan dilakukan secara berkesinambungan menyesuaikan kondisi kendala teknis di tiap lokasi.

Peristiwa gempa bumi berpusat di Nagekeo tersebut menyebabkan 53 orang meninggal dunia, 135 orang mengalami luka-luka, dan 5.000 warga mengungsi. Bencana ini juga merusak rumah penduduk serta berbagai fasilitas publik di sejumlah daerah.

Dari seluruh area terdampak, layanan telekomunikasi di tiga kabupaten tercatat telah pulih total, yakni Alor, Lembata, dan Timor Tengah Utara. Adapun delapan kabupaten lain masih dalam tahap penyelesaian pemulihan, antara lain Manggarai Timur yang tersisa 32 BTS, Manggarai 27 BTS, Nagekeo 19 BTS, Ende 11 BTS, Ngada 10 BTS, Sikka 7 BTS, Manggarai Barat 4 BTS, dan Flores Timur tersisa 1 BTS.

Pemerintah mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap mengutamakan keselamatan serta memantau arahan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maupun instansi terkait.(*)