EmitenNews.com - Pembayaran subsidi dan kompensasi meningkat. Dalam catatan Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026 besarannya mencapai Rp376,8 triliun. Nilainya praktis lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp244,6 triliun. Pembayarannya bertambah Rp132,2 triliun, atau setara sekitar 54% secara tahunan.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembayaran subsidi dan kompensasi pada 2026 dilakukan setiap bulan. Dananya disalurkan kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang menjalankan penugasan pemerintah di sektor energi.

Pembayaran subsidi dan kompensasi hingga September 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Pada tahun lalu, pembayaran hingga September baru mencapai Rp244,6 triliun.

Jika dilihat secara nominal, pembayaran subsidi dan kompensasi bertambah Rp132,2 triliun dibandingkan dengan September 2025. Kenaikan tersebut setara sekitar 54% secara tahunan.

Satu hal, selain nilai pembayaran lebih besar, penggunaan sejumlah barang bersubsidi dan realisasi program pemerintah juga meningkat. Volume BBM naik 9,1%, LPG 3 kilogram meningkat 2,2%, sedangkan jumlah pelanggan listrik bertambah 2,1%.

“Kalau BBM meningkat 9,1%, LPG 3 kilogram meningkat 2,2%, ini volume barangnya, listrik meningkat jumlah pelanggannya 2,1%, pupuk meningkat jumlah realisasi volume pupuknya 15,7% dan KUR juga meningkat 7,9%,” kata Menkeu Suahasil Nazara.

Lalu, realisasi volume pupuk bersubsidi juga meningkat 15,7%, sedangkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tumbuh 7,9%. Peningkatan penggunaan tersebut turut memperbesar kebutuhan anggaran yang harus disediakan pemerintah.

Kebutuhan subsidi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada September 2026 mencapai USD91,9 per barel. Hal itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar USD70 per barel.

Komitmen Pemerintah Mengurangi Subsidi BBM Secara Signifikan

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Sebagai gantinya, pemerintah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional sekaligus menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik yang diproduksi perusahaan dalam negeri.