EmitenNews.com - Memperingati Hari Fintech Nasional yang jatuh pada 11.11, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kembali menggelar 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) yang berlangsung pada 10-11 November 2022 di Bali.


Selama dua hari rangkaian kegiatan, para pendiri fintech lokal dan internasional, regulator, lembaga keuangan, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan utama lainnya membahas topik industri dan peraturan terkini, mengembangkan jejaring, serta merumuskan strategi atau aksi advokasi guna mempercepat digitalisasi pada industri jasa keuangan serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.


Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik penyelenggaraan kegiatan 4th IFS yang menjadi bagian dari Bulan Fintech Nasional 2022. Airlangga menyebutkan bahwa meski berada di tengah gejolak tantangan global, perekonomian Indonesia cukup resilient.


Di kuartal ketiga tahun ini ekonomi Indonesia tumbuh di atas ekspektasi, yakni sebesar 5,72% (YoY) dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 5,71% (YoY) pada bulan Oktober 2022 di tengah lonjakan inflasi di berbagai negara. "Pertumbuhan tersebut juga seiring dengan perbaikan sektor jasa keuangan yang juga tumbuh konsisten dan stabilitas tetap terjaga," ungkap Airlangga.


Oleh karenanya pemerintah optimis pemulihan ekonomi akan terus berlanjut ke depannya, termasuk pertumbuhan ekonomi di atas 5% hingga Triwulan IV-2022.

Ia meyakini sektor keuangan digital punya potensi yang sangat menjanjikan, sehingga dibutuhkan kolaborasi para stakeholder, termasuk asosiasi sehingga beragam platform layanan keuangan digital semakin inklusif dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat. Melalui Menko Perekonomian, pemerintah bekerja sama dengan OJK dan BI akan terus mendukung kontribusi industri fintech terhadap penguatan ekonomi nasional.


Dalam pemulihan ekonomi secara nasional dan global, Indonesia menghadapi tantangan dari tingkat inflasi dunia yang lebih tinggi dari perkiraan. Berdasarkan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat, dari 6,1% pada 2021 menjadi 3,2% pada 2022. Alhasil, negara-negara di seluruh belahan dunia memprioritaskan upaya untuk “menjinakkan" inflasi.


Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mempertegas bahwa masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah yang juga dihadapi oleh seluruh negara secara global.


“Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan hal ini sendirian. Indonesia sebagai anggota G20 merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar, dan kita setidaknya punya sumber pertumbuhan ekonomi domestik," tegasnya.


Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengingatkan layanan digital saat ini bergerak menuju konvergensi, seperti kehadiran multi apps atau super apps. Di satu sisi hal ini tidak dapat dihindari. Di sisi lain dapat menghadirkan tantangan tersendiri bagi regulator.


"Namun, paling tidak, saat ini kita merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki koordinasi yang solid antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya dalam memfasilitasi perkembangan layanan keuangan digital sekaligus memperkuat integrasi antar pihak," katanya.


Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti menyampaikan strategi BI dalam mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi keuangan digital, yaitu melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Blueprint tersebut memperkenalkan QRIS sejak 2019 untuk meningkatkan akses pembayaran kepada UMKM.


"Selain itu terdapat layanan BI-FAST pada lebih dari 77 bank peserta untuk memperkuat transaksi ritel. BI juga memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dengan prinsip Integrated, Interoperable, dan Interconnected (3I)," ujarnya.(fj)