EmitenNews.com - Ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi sektor swasta. Jumlah pelaku usaha Indonesia terhitung besar, namun Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) dalam risetnya mencatat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, dan menciptakan lapangan kerja lebih berkualitas tidak semata-mata ditentukan banyaknya jumlah usaha, melainkan oleh kemampuan perusahaan untuk berkembang, dan meningkatkan skala usaha.

Hampir seluruh dari 26,4 juta usaha nonpertanian di Indonesia tergolong usaha mikro atau kecil, dan hanya sebagian kecil berhasil berkembang menjadi usaha menengah atau besar. Riset Prasasti berjudul The Missing Graduation dan diluncurkan dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 juga menghadirkan peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson, di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah mengingatkan sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen nilai tambah perekonomian nasional, sehingga negara, dan dunia usaha perlu berjalan seiring. “Pemerintah dapat menetapkan arah, tetapi kelembagaanlah yang mengubah ambisi menjadi capaian. Kemakmuran tumbuh ketika kesempatan terbuka, persaingan sehat, dan aturan memberikan kepastian.”

Fakta yang disampaikan menunjukkan saat ini pemerintah dan swasta masih belum jalan seiring, riset Prasasti mengidentifikasi sejumlah faktor mengapa peran pemerintah sangat penting untuk mendorong para pelaku usaha mendapat dukungan dari pemerintah agar segera ‘naik kelas’.

Direktur Eksekutif Prasasti Nila Marita menjelaskan pernyataan itulah yang melatari riset The Missing Graduation, yakni bagaimana mendorong lebih banyak usaha di Indonesia untuk berkembang, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja lebih berkualitas. “Pelaku usaha Indonesia tidak sama. Ada yang menjadi penopang kehidupan atau survivalist, ada pula yang punya ambisi untuk berekspansi, tetapi belum terwujud. Memahami faktor-faktor yang menghambat perkembangan pelaku usaha tersebut menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas.”

Untuk menjawabnya, laporan The Missing Graduation mengklasifikasikan seluruh perusahaan berdasar realisasi performa, kapabilitas, dan orientasi pertumbuhannya. Klasifikasi itu, kemudian digunakan untuk menganalisis perusahaan mana memiliki potensi untuk berkembang, apakah pertumbuhan mereka dapat menciptakan lapangan kerja lebih berkualitas, dan berbagai hambatan yang menahan perkembangan.

Hasilnya, 1,0 juta usaha (4 persen) tergolong top performer, yakni usaha berkapabilitas tinggi dengan pertumbuhan telah terealisasi. Sebanyak 12,3 juta usaha (47 persen) lainnya tergolong constrained gazelle, yakni usaha yang 1) berorientasi tumbuh tetapi masih berusaha meningkatkan kapabilitas, atau 2) sudah memiliki kapabilitas, tetapi pertumbuhannya masih terhambat. Kategori terakhir lagging firms atau usaha tertinggal.

Kelompok ini mencakup sekitar 13,1 juta usaha, atau separuh dari seluruh usaha Indonesia. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 13,0 juta usaha masuk dalam kategori skala mikro atau kecil, atau disebut juga dengan usaha survivalist. Usaha ini kemungkinan hadir sebagai respons terhadap terbatasnya lapangan kerja yang layak, dan berfungsi semata-mata sebagai penopang hidup masyarakat.

Direktur Riset Prasasti Adhi Nugroho Saputro menyampaikan peluang Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi terletak pada pelaku usaha memiliki kemampuan, dan kemauan untuk berkembang. “Jumlah top performer dan constrained gazelles di Indonesia ini tidak sedikit, mencakup separuh dari jumlah pelaku bisnis Indonesia. Fokus kita sebaiknya diarahkan untuk membuka hambatan bagi usaha-usaha tersebut untuk tumbuh sehingga dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja berkualitas Indonesia.” ujarnya.

Prasasti melihat hambatan yang membedakan perusahaan berkapabilitas tinggi dengan perusahaan tertinggal sebagian besar berkaitan dengan aspek kelembagaan. Terdapat tiga hambatan utama secara konsisten membedakan kedua kelompok usaha tersebut, yaitu persoalan ketenagakerjaan, regulasi dan birokrasi, serta pungutan liar. Temuan ini beririsan dengan kajian peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson dalam Why Nations Fail.