EmitenNews.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik di hadapan Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam paparan tersebut, kepolisian menangani kasus ini secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Perkara ini bermula pada kurun waktu 2025 hingga 2026 di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, penyidik menetapkan empat orang tersangka dengan peran berbeda, yakni berinisial Jenderal LSP, SU, EH, dan AS. Modus operandi yang ditemukan terdiri atas lima tahapan mulai dari perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir, hingga penghapusan data.

Kapolri menjelaskan bahwa daftar sasaran penyadapan mencakup berbagai kalangan mulai dari pejabat negara, lembaga pemerintahan, hingga unsur penegak hukum dan masyarakat. "Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," kata Kapolri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11).

Hasil penyidikan mengungkap bahwa perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU yang kemudian diteruskan kepada EH dan AS secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan resmi dari penyidik maupun lampiran laporan polisi. Penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli, melakukan penahanan tersangka, serta menyita barang bukti berupa 15 unit telepon genggam dan tujuh flashdisk.

Terkait dugaan tindak pidana makar, kepolisian memastikan temuan penyadapan dan akses ilegal belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan terjadinya tindak pidana tersebut. "Hingga saat ini dugaan perbuatan dan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ujar Kapolri.

Dalam proses penegakan hukum ini, Polri berkoordinasi intensif dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna memastikan penanganan perkara berjalan transparan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*)