EmitenNews.com - Presiden Joko Widodo menekankan bahwa orientasi pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir. Sebab ia melihat masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan.


“Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” tuturnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/6).


Presiden menekankan pentingnya pengawasan penggunaan APBN dan APBD secara produktif, karena untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tidaklah mudah. Itulah sebabnya ia sering turun ke lapangan untuk memastikan program pemerintah sampai ke rakyat di bawah. "Karena memang kita lemah di sisi itu,” sambungnya.


Ia juga menyoroti perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah. Presiden memberikan contoh anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian yang justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.


“Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” tegasnya.


Untuk itu, Kepala Negara menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah. Menurutnya, masalah tersebut memerlukan pendampingan dan pengawalan, serta sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif.

“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen, mestinya itu dipriotitaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” tutur Presiden.(*)