EmitenNews.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta semua untuk mewaspadai kelangkaan pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan situasi geopolitik dunia. Apalagi makin banyak negara yang mulai menghentikan ekspor bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya masing-masing.


Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya ketika menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/09/2023) siang.


Presiden mengingatkan dewasa ini kenaikan suhu bumi, kekeringan dan kemarau panjang terjadi di banyak negara sehingga menyebabkan terjadinya gagal tanam dan gagal panen.


"Dan super El Nino yang ada di tujuh provinsi di negara kita juga mempengaruhi pasokan pangan pada rakyat kita Indonesia. Plus ditambah yang kedua, yang pertama ancaman perubahan iklim, yang kedua juga yang berkaitan dengan geopolitik dunia, yang juga berpengaruh pada pasokan pangan,” jelasnya.


Ia menyampaikan, krisis geopolitik dunia yang menyebabkan kelangkaan pangan itu disebabkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Perang dua negara penghasil gandum terbesar itu menyebabkan sebanyak 207 juta ton gandum tidak bisa diekspor karena alasan keamanan.


“Sehingga yang terjadi di Afrika, Asia maupun di Eropa sendiri, kekurangan pangan itu betul-betul nyata dan terjadi. Harga naik secara drastis. Bahkan kemarin saya membaca sebuah berita di satu negara maju di Eropa, anak-anak sekolah banyak yang biasanya sarapan pagi, sekarang ini sudah tidak sarapan pagi karena kekurangan bahan pangan, karena mahalnya bahan pangan,” sambung Presiden.


Kelangkaan pangan yang terjadi di seluruh dunia tersebut, membuat sebanyak 22 negara menghentikan ekspor pangan, termasuk beras, untuk mengamankan pasokan di negaranya masing-masing.


“Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya. Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan ini semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik,” imbuhnya.


Oleh sebab itu, Presiden menegaskan perlunya visi taktis yang memuat rencana kerja detail dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan terkait program kedaulatan pangan. Menurutnya, kedaulatan pangan sangat diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah.


“Kita tahu penduduk kita sudah 278 juta. Penduduk dunia juga sudah lebih dari 8 miliar, dan akan terus bertambah. Tahun 2030 penduduk kita diperkirakan sudah mencapai 310 juta, karena pertumbuhan penduduk kita 1,25 persen per tahun. Artinya sekali lagi, pangan menjadi kunci. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa, itu betul sekali, beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami,” tegasnya.


Ia menjelaskan, visi taktis yang memuat rencana kerja detail tersebut juga diperlukan untuk merencanakan jumlah pembangunan infrastruktur penunjang produksi pangan, seperti irigasi dan embung. Presiden juga menilai, jumlah infrastruktur penunjang produksi pangan di Indonesia masih kurang dibandingkan dengan negara-negara lain.


Jokowi menambahkan waduk kita sampai tahun depan baru akan tambah kira-kira 61 waduk. Jika ditambah jumlah waduk yang ada 230, berarti kurang lebih baru 300-an waduk. "Masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan Korea, China. Belum ada 10 persennya kita. Artinya, masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki,” pungkasnya.


Turut hadir dalam Rakernas ini, antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.(*)