EmitenNews.com - Wacana pengambilalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) oleh Kementerian Keuangan dari ekosistem PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nampaknya tak hanya soal restrukturisasi korporasi biasa. Sehingga langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin menarik kembali PNM menjadi Special Mission Vehicle (SMV) di bawah kendali langsung Bendahara Negara memunculkan pertanyaan menarik, apakah ini strategi efisiensi fiskal yang brilian atau justru manifestasi ambisi kekuasaan birokrasi yang berisiko menghancurkan lembaga mikrofinansial terbaik dunia ini?

Narasi yang dibangun pemerintah cukup spesifik. Ada kegelisahan di Lapangan Banteng mengenai inefisiensi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini melalui perbankan komersial. Logika fiskalnya terbilang provokatif bahwa setiap tahun APBN menyerap sekitar Rp 40 triliun hanya untuk membayar subsidi bunga kepada bank-bank penyalur. Dana ini dianggap sebagai "dana hilang" yang hanya mempertebal pundi-pundi bank tanpa memperkuat permodalan lembaga pemberdayaan rakyat itu sendiri. Dengan mengambil alih PNM, pemerintah mengeklaim bisa mengonversi subsidi tahunan tersebut menjadi modal inti, yang dalam lima tahun diproyeksikan mampu membangun "Bank UMKM" raksasa bermodal Rp200 triliun.

Namun, di balik angka fantastis itu, muncul pertanyaan lanjutan tentang urgensi waktu dan kepentingan lain. Dalam upaya memenuhi janji politik Asta Cita, PNM dengan 22,7 juta nasabah perempuan prasejahtera adalah aset politik yang luar biasa. Artinya, PNM bukan lagi hanya soal entitas bisnis, tapi sekaligus mesin pemberdayaan sosial yang jangkauannya  melampaui Grameen Bank di Bangladesh. Menarik PNM ke pangkuan kementerian memberikan kontrol langsung kepada birokrasi atas jutaan konstituen di tingkat akar rumput, sebuah posisi yang sangat strategis namun juga rentan terhadap politisasi.

Jika dilihat kinerja PNM dalam lima tahun terakhir, ada reealitas menarik tentang efektivitas model bisnis di bawah profesionalisme pasar. Pada 2023, PNM mencatat laba bersih puncak sebesar Rp1,65 triliun dengan pertumbuhan ekuitas yang melonjak hampir dua kali lipat sejak 2020. Meski pada 2024 laba sedikit terkoreksi menjadi Rp1,49 triliun, kemampuan PNM menjaga kualitas aset sangat impresif. Angka kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) program Mekaar yang hanya 0,86% pada Agustus 2024 adalah prestasi yang hampir mustahil dicapai jika dikelola dengan mentalitas birokratis ala bantuan sosial. Profitabilitas yang terjaga menunjukkan bahwa efektivitas manajemen tetap berada di level yang sehat meski melayani segmen ultra mikro yang sangat berisiko.

Langkah Kementerian Keuangan yang ingin menempatkan PNM di bawah kendali SMV seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman operasional yang cukup mendasar. PT SMI memiliki DNA sebagai pemodal proyek infrastruktur skala besar yang bersifat low touch, sedikit nasabah dengan nilai jumbo. Sebaliknya, PNM adalah entitas high touch yang bergantung pada kehadiran fisik ribuan pendamping di desa-desa untuk melakukan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Memaksakan integrasi dua entitas dengan karakteristik yang bertolak belakang ini ibarat memasukkan mesin jet ke dalam bodi mobil keluarga. Hasilnya bukan lagi kecepatan, tapi keretakan sistemik.

Ada risiko bahwa pengambilalihan ini akan mengaburkan batas antara fungsi kebijakan fiskal dan operasional bisnis negara. Sebagai kementerian yang seharusnya fokus pada regulasi dan stabilitas fiskal, mengelola operasional mikro yang sedemikian detail adalah beban yang tidak sesuai dengan kompetensi inti. Jika nasabah mulai mempersepsikan pinjaman PNM sebagai "uang pemerintah" yang bersifat hibah, maka disiplin tanggung renteng yang menjadi fondasi keberhasilan PNM bisa runtuh seketika.

Rencana membangun "Bank UMKM" yang bersifat not-for-profit juga mengandung paradoks. Di satu sisi, bunga rendah tanpa subsidi APBN terdengar sangat populis dan membantu rakyat. Namun di sisi lain, sebuah lembaga keuangan tetap membutuhkan margin yang sehat untuk menanggung risiko gagal bayar dan biaya operasional yang sangat tinggi di segmen ultra mikro. Jika bank ini nantinya dilarang mengejar profit demi misi sosial, siapa yang akan menutup lubang likuiditas jika terjadi krisis kredit? Jawabannya tentu kembali lagi ke APBN, yang artinya risiko fiskal justru akan membengkak, bukan berkurang.

Potensi kanibalisasi pasar juga mengintai jika PNM dipisahkan dari ekosistem BRI. Saat ini, BRI melalui kepemilikan sahamnya memastikan adanya jalur "graduasi" bagi nasabah PNM yang sudah naik kelas untuk masuk ke perbankan formal. Pemutusan hubungan ini akan menciptakan fragmentasi baru dalam industri keuangan. BRI yang menguasai lebih dari 60% pangsa pasar KUR nasional akan melihat PNM bukan lagi sebagai mitra strategis, tapi pesaing yang "disubsidi penuh" oleh negara. Persaingan antar-lembaga negara ini tidak hanya tidak sehat, tetapi juga memicu kebingungan bagi pelaku UMKM di lapangan.

Data menunjukkan bahwa gap pembiayaan UMKM nasional masih sangat besar, dengan proyeksi kebutuhan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026 sementara suplai hanya di kisaran Rp1.900 triliun. Di tengah tantangan ini, pemerintah seharusnya memperkuat sinergi, bukan melakukan de-konsolidasi. Rencana pengambilalihan ini justru berisiko menimbulkan kemunduran tata kelola (governance setback). Di bawah BRI yang berstatus perusahaan terbuka (Tbk), PNM dipaksa untuk transparan dan efisien karena diawasi ketat oleh otoritas pasar modal dan investor global. Begitu menjadi unit di bawah kementerian, standar pengawasan tersebut dikhawatirkan akan melonggar menjadi standar birokrasi yang tertutup.

Status BRI sebagai emiten di bursa efek menambah kerumitan secara hukum. Segala bentuk pengalihan aset strategis seperti PNM wajib mematuhi ketentuan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sesuai POJK No. 42/2020. Pemerintah tidak bisa begitu saja "mengambil" PNM tanpa kompensasi nilai wajar yang bisa diterima oleh pemegang saham minoritas BRI. Jika proses ini dipaksakan secara sepihak, kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor internasional bisa jatuh, memicu sentimen negatif yang dapat menggerus valuasi BUMN perbankan secara keseluruhan. Dampak sosiologisnya pun berat, hilangnya sentuhan manusiawi dalam pendampingan nasabah ultra mikro yang berisiko kenaikan NPL secara eksponensial.