EmitenNews.com - Indonesia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk menjalankan agenda besar ke depan. Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022) Presiden Joko Widodo menyampaikan lima agenda besar nasional.


Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam yang harus terus dilakukan. Presiden mencontohkan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global.


“Setelah nikel, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan hilirisasi timah. Kita harus berani. Kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” ujar Presiden.


Kedua, pemerintah akan terus meningkatkan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. Salah satunya melalui pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara yang diyakini akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia.


Presiden juga mengatakan bahwa upaya tersebut dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Saat ini, Indonesia bahkan telah menjadi pemasok terbesar CPO dunia dan mencapai swasembada beras sejak tahun 2019.


Ketiga, pemerintah akan terus memperkuat perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Selain itu, pemerintah juga akan terus menjamin pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan serta kelompok marjinal.


“Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” ujar Presiden.


Pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini dibuktikan dari beberapa kasus korupsi besar di Tanah Air yang telah berhasil diungkap sehingga Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Tidak hanya itu, Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 pada tahun 2022.


Keempat, pemerintah akan terus mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera naik kelas melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya pemberdayaan UMKM. Menurut Presiden, saat ini ada 19 juta UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.


“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah, juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri, juga akan terus didisiplinkan,” ucap Presiden.


Kelima, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang harus terus dijaga keberlanjutannya. Menurut Presiden, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang akan dibangun oleh APBN, tetapi 80 persen investasi swasta turut diundang untuk ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa IKN bukan hanya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.


“Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba, dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia,” ujar Presiden.


Menurut Presiden Jokowi, semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Untuk mewujudkannya, pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. ***