EmitenNews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan proses demutualisasi tinggal menunggu tahapan berikutnya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pasalnya, Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek telah diterbitkan, dan sudah berlaku sejak diundangkan Kamis (17/9/2026).

Dengan terbitnya POJK 13/2026, Bursa Efek kini memiliki payung hukum untuk demutualisasi. Skema kepemilikan saham yang tadinya hanya boleh dimiliki Anggota Bursa (AB) alias mutual, sekarang bisa dimiliki perseorangan maupun badan hukum Indonesia, baik AB maupun bukan AB.

Deputi Komisioner Perizinan dan pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap menyampaikan, setelah terbit POJK terkait demutualisasi, kini tahapan selanjutnya ada di pihak BEI itu sendiri.

"Demut kan sekarang POJK-nya udah keluar. Nah sekarang tinggal teman-teman bursa nih, bagaimana mereka memprosesnya. Tentu saja, kan mereka harus melihat apakah ada investor yang berminat, kemudian pasti ada due diligence dari investor yang berminat, dan lain sebagainya," kata Eddy saat doorstop dengan wartawan di gedung BEI, Kamis (19/11/2026).

Eddy juga menjelaskan, proses demutualisasi BEI pada dasarnya menggunakan mekanisme business-to-business, mengingat POJK mengatur siapapun dapat menjadi pemilik saham bursa.

"Itu proses yang memang berjalan seperti B2B lah gitu ya. Apabila orang mau masuk ke satu perusahaan, menjadi pemilik, pasti ada proses-prosesnya," lanjut Eddy.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Perdagangan dan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, dalam doorstop di gedung BEI, Rabu (18/11/2026) mengatakan keberlanjutan proses demutualisasi.

"Update demutualisasi baru, tadi terakhir RUPS. Yang RUPS kita perubahan anggaran dasar kan teman-teman juga udah di-update ya, bahwa kita sekarang memiliki, membuka bursa itu pemegang saham bursa bisa non-anggota bursa. Sampai situ baru, nanti kelanjutannya masih dalam proses," kata Irvan.

Lalu, BEI juga telah menggelar RUPSLB pada 28 Oktober 2026, dalam rangka mengubah peraturan dan anggaran dasar, termasuk soal demutualisasi. Melalui perubahan itu, pemegang saham bursa kini bisa berasal dari non-anggota bursa.