EmitenNews.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memetakan arah kebijakan kementerian koordinator baru yang dipimpinnya. Dalam pidato perdananya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada Rabu (7/10), Bahlil menegaskan fokus pemerintah untuk memutus rantai ekspor produk setengah jadi, termasuk mengkaji moratorium industri nikel setengah jadi.

Bahlil menjelaskan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ini bertujuan menyinkronkan kebijakan lintas sektor, mulai dari Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian ESDM, agar hilirisasi berjalan lebih terarah pada peta jalan 28 komoditas.

"Kalau kita ingin konsumsi terus, itu juga baik, tapi jangka panjang saya pikir itu akan mengalami suatu persoalan stagnasi pertumbuhan kita," ujar Bahlil Lahadalia.

Langkah sinkronisasi ini menyikapi ekspor nikel Indonesia yang nilainya melonjak dari USD3,3 miliar pada periode 2017-2018 menjadi USD34 miliar pada 2023, serta diperkirakan menyentuh USD38-40 miliar pada 2026. Meski nilai ekspor meningkat tajam, Bahlil menilai capaian tersebut belum optimal karena produk smelter dalam negeri mayoritas masih berbentuk bahan setengah jadi yang diolah kembali di luar negeri.

"Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan. Karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan. Masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka," kata Bahlil.

Untuk menekan ketergantungan impor energi di dalam negeri, pemerintah menyiapkan mandatori etanol 20 persen (E20) pada 2027-2028 guna menekan impor bensin, melengkapi program B50 untuk stop impor solar. Di sektor minyak bumi, pemerintah menempuh intervensi teknologi sumur tua, optimalisasi sumur idle, serta percepatan groundbreaking Blok Masela untuk mengatasi ketimpangan lifting minyak 600-610 ribu barel per hari dibanding konsumsi 1,6 juta barel per hari.

Bahlil juga menekankan pentingnya melibatkan pengusaha daerah dan UMKM melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara agar keterlibatan ekonomi lokal tetap terjaga.

"Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri," tegasnya.

Terkait wacana ekspor listrik ke luar negeri, Bahlil mengingatkan pentingnya menjaga posisi tawar Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

"Boleh kita ekspor. Yang penting harganya kita yang tentukan," ujarnya.